Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
Hukum
22 jam yang lalu
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
2
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
Hukum
22 jam yang lalu
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
3
Perbatasan Sumbar Masih Tutup Hingga PSBB Berakhir 7 Juni 2020
Sumatera Barat
16 jam yang lalu
Perbatasan Sumbar Masih Tutup Hingga PSBB Berakhir 7 Juni 2020
4
Viral, Tak Mampu Beli Susu, Seorang Ayah Serahkan 2 Anaknya ke Petugas PSBB
Kesehatan
22 jam yang lalu
Viral, Tak Mampu Beli Susu, Seorang Ayah Serahkan 2 Anaknya ke Petugas PSBB
5
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
3 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
6
Status Darurat Covid-19 Diperpanjang di Tengah Gaung 'New Normal'
GoNews Group
22 jam yang lalu
Status Darurat Covid-19 Diperpanjang di Tengah Gaung New Normal
Loading...
Home  /   Berita  /   Politik

Ketua DPRD Pasbar Desak KPUD Sosialisasikan Pilkada

Ketua DPRD Pasbar Desak KPUD Sosialisasikan Pilkada
Ketua DPRD Pasbar, Daliyus
Senin, 28 September 2015 21:11 WIB
Penulis: Agip M Noerman
PADANG, GOSUMBAR.COM - Ketua DPRD Pasaman Barat Daliyus mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pasbar segera melakukan sosialisasi Pilkada ke masyarakat. Desakan ini disampaikan Daliyus mengingat tambahan anggaran yang diminta KPUD Pasbar sudah disetujui. Kemudian, makin dekatnya waktu pelaksanaan pilkada, namun sejauh ini masyarakat belum mendapatkan informasi.

"Tidak ada lagi alasan bagi KPUD untuk tidak melakukan sosialisasi. Dari segi anggaran, DPRD sudah menyetujui tambahan anggaran dari Rp5 miliar menjadi Rp16 miliar pada APBD Perubahan," tegas politisi Partai Golkar ini. 

Menurut Daliyus, kondisi saat ini banyak masyarakat yang belum mengetahui kapan pelaksanaan pilkada, belum lagi segi teknisnya. KPUD, tambah Daliyus, harus mensosialisasikan teknis pencoblosan, karena KPUD Pasbar juga melaksanakan pemilihan gubernur. "Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pilkada di Pasbar tergantung sosialisasi yang dilakukan KPUD. Saya yakin KPUD berupaya maksimal dalam melakukan sosialisasi," kata Daliyus. 

Menyinggung netralitas pegawai negeri sipil (PNS) dalam pilkada, dengan tegas Daliyus mewanti-wanti agar PNS tidak terlibat aktif berkampanye untuk pemenangan salah satu pasangan calon. Dikatakannya, dalam UU ASN sudah diatur bahwa PNS harus bersikap netral berikut sanksinya. Aturan yang sama, tambahnya, juga ada di peraturan KPU. 

"Aturannya, apabila PNS aktif medukung salah satu pasangan calon, maka PNS tersebut dapat dikenai sanksi termasuk sanksi pemecatan. Saya harap pada warga Pasaman Barat yang menjadi PNS untuk netral pada pilkada nnati," harapnya.

Pada kesempatan itu, Daliyus juga berharap, pelaksanaan Pilkada di Pasbar berjalan damai. Atas dasar itu dia mengajak seluruh elemen masyarakat Pasbar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. KPU dan Bawaslu sebagai "wasit" dalam pertandingan ini bekerja profesional dan proposional.  (gib)

Kategori : Pasaman Barat, Politik

Loading...
www www