PAD Minim, Pegawai Kurang, APBD Tersedot Gaji

SARILAMAK - Kondisi Kabupaten Limapuluh Kota kian dilematis setiap tahunnya. Persolan minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi hal yang sering dikeluhkan. Sementara disisi lain belanja pegawai menyedot APBD hingga 60 persen lebih.

"Memang begitulah kondisinya saat ini Limapuluh Kota, sehingga satu-satunya upaya kedepan yang harus ditempuh adalah meningkatkan sumber pendapatan daerah dari sektor-sektor potensial," hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra, Jumat(25/12).

Saat berdiskusi dengan wartawan, politisi Gerindra Limapuluh Kota ini mennyampaikan warning dari Kementerian Keuangan kondisi keuangan daerah yang terancam stagnan. Sebab hanya bergantung kepada Dana Alokasi Khusus (DAU).

"Hal ini hanya bisa di antisipasi dengan cara menggenjot pendapatan daerah. Misalnya dari bahan tambang dan pariwisata. Sehingga kedepannya persoalan yang tengah dihadapi Limapuluh KOta bisa teratasi," sebut Deni Asra.

Ditambahkan Deni Asra, apa yang disampaikan masyarakat dengan kondisi yang dilematis sangat wajar. Sebab APBD memang banyak disedot oleh belanja pegawai yang mencapai angka Rp500-600 milyar."Jadi bagaimana kita akan membangun dengan kondisi keuangan seperti ini. Jangankan berlari, merangkak saja akan sulit," terang putra Kecamatan Mungka ini.

Tahun 2016, kata politisi muda asal Kecamatan Mungka ini, target PAD Limapuluh Kota diusulkan minimal Rp1 miliar oleh DPRD meningkat dari angka Rp55 miliar pada tahun 2015. "Sayangnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merasa terlalu berat, hingga hanya sanggup Rp72 miliar saja," tambahnya lagi.

Lebih jauh Deni Asra menyorot terkaitnya banyaknya pegawai, tidak hanya soal gaji. Namun juga tunjangan yang besar bagi setiap pegawai tersebut juga menjadi beban yang berat APBD. "Belum lagi Tenaga Harian Lepas (THL), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan  tenaga honor.Kita sudah minta datanya pada saat pembahasan APBD 2016 lalu," tukuknya.

Jumlah APBD tahun 2016 Kabupaten Limapuluh Kota yang kini sedang dalam proses evaluasi gubernur berjumlah sekitar Rp1,2 triliun. "60 persennya untuk belanja tidak langsung yang didalamnya ada gaji pegawai, kemudian dari yang 40 persennya untuk belanja publik atau belanja langsung masih ada belanja jasa dan belanja pegawai. Artinya tidak sampai 40 persen untuk pembangunan," beber Deni.

Kepiawaian Kepala Daerah kedepan akan diuji dengan kondisi daerah saat ini. "Kita lihat kedepan terobosan yang aka dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati kedepan, kita akan mendorong secara bersama-sama untu melakukan pembenahan daerah," harapnya.

Terpisah Kepala Badan Kepegawian Daerah (BKD) Limapuluh Kota, Indra Nazwar menyebutkan, kekurangan pegawai sudah menjadi persoalan serius sejak tahun 2011 lalu. Sebab tidak ada penerimaan pegawai atau moratorium yang dimulai pada tahun 2011 silam.

"Sementara saat ini data kita di BKD ada sekitar 1.800 kekurangan pegawai di Limapuluh Kota, termasuk tenaga guru. Kita sudah usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Makasar pada (3/9)," terang Kepala BKD.

Dari data BKD tercatat kekurangan pegawai terdapat di Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, tenaga Guru, Dinas Pertanian dan dinas dan instansi lainnya.

Jumlahnya yang cukup banyak yaitu pada tenaga guru, sementara kebutuhan tenaga pendidik ini menjadi salah satu yang paling mendasar.

Kepala BKD Kab. Limapuluh Kota Indra Nazwar 

"Sampai saat ini kita belum melihat adanya informasi penerimaan, sebab kita tidak berani memberikan informasi sebelum turunya surat resmi dari pemerintah. hanya saja kita tetap berharap,”  sebutnya.

Kekurangan tenaga pendidik sejak beberpa tahun terakhir dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, Radimas. Menurutnya jumlah kekurangan guru diprediksi mencapai 700 orang pada tahun 2016 nanti. Sementara jumlah tenaga honorer yang tercatat saat ini untuk guru mencapai 2000 lebih.

"Kita sudah usulkan ke BKD, mudah-mudahan dalam tahun 2016 nanti akan ada tambahan penerimaan PNS untuk tenaga guru," sebut Radimas.(fdl)