Tiap Hari Dapat Kiriman Asap, Sumbar Protes Keras dan Tuntut Ganti Rugi

PADANG, GOSUMBAR.COM - Pe­merintah Provinsi Sumbar mu­lai serius menyikapi ke­pungan kabut asap yang datang dari provinsi te­tang­ga. Untuk ini, DPRD Sum­bar mengaku, sudah sepakat dengan Gubernur, m­e­la­yang­kan surat resmi sebagai pro­tes ke pusat.

“Kabut asap ini memang telah membahayakan. Kita harus protes, dan melakukan perlawanan,” ujar Ketua Ko­misi V DPRD Sumbar, Mo­ck­hlasin, Ahad (20/9) kemarin.

Dikatakan Mockhlasin, penyelesaian kabut asap ha­rusnya menjadi tang­gung­jawab pemerintah pusat. Dia juga menyesalkan, kenapa kabut asap dibiarkan ber­larut, bahkan telah lebih dari se­bulan. Untuk ini tegasnya, masyarakat Sumbar mesti diselamatkan dengan lang­kah mengambil tindakan tegas.

Ia juga mengatakan, Ko­misi V sudah membuat surat yang sudah diberikan ke pimpinan DPRD. Nantinya akan disampaikan melalui Gubernur. Inti dari surat adalah meminta kabut asap diusut dan dituntaskan.

Dikatakannya juga, lang­kah ini juga  bukanlah pro­tes biasa. Sumbar akan me­minta klaim kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini ia menilai  banyak kerugian yang timbul, mulai dari kesehatan, ekonomi, pa­riwisata dan lingkungan.

“Ini akan kita hitung, kita data. Bisa jadi angkanya di atas puluhan miliar karena semua terganggu, termasuk juga bidang pertanian hingga pada distribusi barang,” jelasnya.

Disampaikan juga, ini bukan hanya persoalan ganti rugi, tapi juga untuk mem­beri shokterapi kepada para pelaku pembakaran hutan. Semua pihak yang terlibat, baik secara personal mau­pun instansi menurutnya harus bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan.

“Ini untuk memberikan shokterapi, pada pihak yang mengeksplorasi sumber da­ya alam. Kejadiannya tiap tahun, masa dibiarkan,” tukasnya.

Sebelumnya, Komisi V juga sudah menggelar rapat, terkait langkah menyikapi kabut. Dari rapat itu, DPRD mendesak Dinas Kesehatan Provinsi hingga ke kabu­paten kota untuk menyikapi per­soalan kabut dengan serius.

“Semua Puskesmas mes­ti disiapkan mengatasi dam­pak ini. Perlakuan khusus diperlukan memantau per­kem­bangan penyakit ISPA. Terutama bagi kalangan ren­tan seperti anak-anak. Di­samping itu, pihak terkait harus terus memantau kua­li­tas udara, jika diatas am­bang batas, masyarakat di­him­bau untuk pakai mas­ker,” pung­kasnya. ***