Pasangan IP-NA Kembali Dilaporkan ke Bawaslu Sumbar, Ada Masalah Apa?

PADANG - Jagoan PKS-Gerindra Paslon (pasangan calon) IP-NA (Irwan Prayitno-Nasrul Abit) kembali digoyang. Memasuki hari keenam pasca Pilkada serentak Paslon ini dilaporkan Paslon gubernur dan wakil nomor urut 1 Muslim Ka­sim-Fauzi Bahar (MK-Fau­zi) ke Badan Pe­nga­was Pemilu (Bawaslu) Sumbar. Alasannya, Paslon ini menemukan se­jum­lah dugaan pe­langgaran yang dilakukan paslon nomor urut 2 IP-NA.

Laporan paslon MK-Fauzi berisikan, bahwa ada­nya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh NA, dan pelantikan yang dilakukan oleh IP di rumah sakit dae­rah Kota Pariaman enam bulan jelang masa jabatan­nya sebagai gubernur ber­akhir yang diduga menyalahi aturan.

Usai memasukkan laporan, MK didampingi oleh pengacaranya Ibrani mengatakan pada laporan kali ini pihaknya mene­mukan bukti-bukti yang baru atas dugaan pelang­garan yang dilakukan paslon IP-NA proses pelaksanaan Pilkada.

Ia menjelaskan, bukti yang didapatkan pertama yaitu tentang dugaan keti­dak­absahan ijazah dari paslon cawagub NA yang terindikasi palsu mulai dari ijazah SD mau­pun ijazah STM yang tertulis Nasul Ayub bukan Nasrul Abit. Menurutnya, hal tersebut tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai wakil gubernur karena dalam demokrasi harus ada kejujuran. Jadi karena tidak memenuhi syarat itulah ia melaporkan ke Bawaslu.

Untuk bukti pelaporan kedua kepada IP adalah indikasi pe­ngangkatan kepala RSUD Kota Pariaman dan beberapa stafnya oleh IP yang dilakukan enam bulan sebelum masa tugasnya berakhir sebagai gubernur. Jika dikaitkan dengan hal itu menurut UU Pasal 71 ayat 4, kalau keja­diannya kayak begitu harus dib­a­tal­kan. Oleh karena itu penca­lonannya cacat secara hukum.

Alasan pihak MK-Fauzi baru melaporkannya Rabu (16/12/2015) karena pihaknya baru menemukan bukti pada saat sekarang. Menurut Kuasa Hukum MK-Fauzi, Ibrani, Bawaslu adalah 'wasit' di pilgub ini jadi sesuatu yang berkaitan dengan pelang­garan pilgub baik itu soal admi­nistrasi atau pun pidana, tentu dikembalikan kepada Bawaslu Sumbar.

"Laporan yang disampaikan ke Bawaslu ini adalah substantif, dan kalau tidak didudukan per­soalan hukumnya, berarti ini adalah pelanggaran demokrasi itu sendiri. Kami akan meng­hadirkan saksi dari Panwas Pessel, dan mudah-mudahan dalam lima hari ke depan sudah ada putusannya," ujarnya.

Anggota Ba­waslu Sumbar bidang penanga­nan pengaduan Aerma Depa mengatakan, laporan yang dima­sukkan oleh paslon MK-Fauzi akan segera diproses dan pada Kamis (17/12) pihaknya akan mengklarifikasi saksi dari MK-Fauzi dan Jumatnya Bawaslu juga akan memanggil saksi dari IP-NA.

"Laporan yang dimasukan paslon kali ini menyangkut ada­nya temuan terbaru, terkait dugaan ijazah palsu cawagub Nasrul Abit," ujarnya.

Dikatakan juga, dari dua laporan MK-Fauzi tampaknya masalah ijazah Nasrul Abit yang jadi perhatian Bawaslu. Soalnya paslon ini menemukan bukti baru dan juga siapkan saksi. (***)