'Diplomasi Minang' Bikin Jokowi Betah di Sumbar

KEPIAWAIAN orang Minangkabau, Sumatera Barat, dalam berdiplomasi tidak perlu diragukan lagi. Sejumlah tokoh Nasional yang berasal dari Minang telah membuktikan itu. Sebutlah Muhammad Hatta, sang Proklamator RI. Tokoh yang dilahirkan di Bukittinggi, ini menjadi andalan Presiden Soekarno dalam berunding di kancah Internasional. Di dalam pemerintahan Indonesia sendiri, tokoh jenius yang berperawakan tenang ini tampil ‘’bak air tenang tapi menghanyutkan’’.

Dan masih banyak tokoh-tokoh Minang lainnya yang tak kalah piawainya. Seperti Agus Salim, Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Buya Hamka, dan lain-lain. Mereka punya keahlian masing-masing dalam mengatur strategi, menyampaikan kata, membaca kesempatan, bersilat-lidah, atau diam. Karena diam juga bagian dari diplomasi. Bagi mereka yang penting : orang tidak tersinggung, tapi tujuan sampai. Atau dalam istilah Minang : ‘’Iyo kan nan di urang, lalu kan nan di awak.’’

Apa yang dilakukan para tokoh-tokoh senior itu masih diteruskan oleh tokoh-tokoh Minang berikutnya. Ada Emil Salim, Jenderal (Pol) Awaluddin Jamin, Harun Zein, Azwar Anas, Hasan Basri Durin dan Syahrul Ujud. Yang menarik, hampir semua mantan Gubernur Sumbar menjadi Menteri. Mulai Harun Zein, Azwar Anas, Hasan Basri Durin, sampai yang terakhir Gamawan Fauzi. Syahrul Ujud, walaupun tidak Menteri, namun perannya di Kantor Menko Kesra dan Wakil Presiden, sangat membantu untuk kepentingan Minang.

Di luar pemerintahan, orang Minang masih punya tokoh-tokoh andalan untuk diplomasi di pusat. Ada tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maari, tokoh politik Fahmi Idris, tokoh pers Karni Ilyas dan masih banyak lagi. Peran mereka masing-masing tidak dapat dinafikan. Ketokohan dan kepiawaian mereka dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang tentu ujung-ujungnya akan memberikan keuntungan kepada kampung halamannya.

Bagi Sumbar, diplomasi memang penting. Sebab, dengan diplomasi itulah segala keinginan dapat dicapai. Keinginan yang dimaksud adalah keinginan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Minang. Tanpa lobi dan diplomasi, sulit bagi Sumbar untuk bangkit dan maju. Sebab, negeri ‘’urang awak’’ ini memiliki keterbatasan anggaran pembangunan. Dengan APBD yang hanya Rp 4,2 triliun, sukar bagi Pemerintah Daerah Sumbar untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan, baik fisik maupun non fisik.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Sumbar, salah satu jalan adalah meraup anggaran nasional (APBN) sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, Sumbar sudah sangat berpengalaman. Caranya adalah dengan mengoptimalkan lobi dan diplomasi. Kebetulan Sumbar memiliki banyak orang di kementerian, terutama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan lain-lain. Bahkan di kantor Menko Perekonomian dan Menko Kesra, seperti Syahrul Ujud tadi.

Usut punya usut ternyata keberadaan orang-orang Minang di sejumlah kementerian itu bukan tiba-tiba. Hal ini dilakukan dengan cara kaderisasi di pemerintahan. Menteri-menteri yang berasal dari Minang, merangkul mantan pejabat Sumbar dan pejabat-pejabat Sumbar untuk ditempatkan di Jakarta. Mereka ditempatkan di semua kementerian. Ada juga yang direkrut setelah mereka disekolahkan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka bertambah dan jabatan mereka makin naik.

Jaringan pejabat di kementerian itulah yang dimanfaatkan untuk meraup APBN sebesar-besarnya demi membangun Sumbar. Jika jaringan orang Minang tidak dimiliki, mereka menggunakan ''urang sumando'', atau suami orang Minang. Banyak juga Menteri yang bukan orang Minang, tapi ‘’sumando Minang’’, diajak untuk membantu membangun Sumbar. Bagi orang Minang, ‘’urang sumando’’ betul-betul dihormati, bukan dinomorduakan. Apalagi jika mereka seorang ‘’sumando ninik mamak’’ atau ‘’urang sumando’’ yang mengayomi dan membantu.

Saya masih ingat ketika beberapa tahun lalu, APBD Sumbar masih Rp 1,5 triliun. Dengan jumlah segitu, tak akan banyak yang dapat dibangun oleh Sumbar. Tapi kenyataan di lapangan, jalan-jalan mulus beraspal sampai ke kampung-kampung. Nyaris tidak ada jembatan yang rusak atau putus. Pembangunan Dam sungai dan laut berjalan. Semua itu ternyata memakai dana APBN mencapai Rp 20 triliun. Dan menurut laporan, tidak ada yang berani neko-neko terhadap proyek APBN tersebut, sehingga hasilnya cukup memuaskan.

Strategi dan diplomasi inilah yang dipakai Sumbar sampai hari ini. Ketika pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kalah, orang Minang agak ketar-ketir. Sebab, pasangan ini di Sumbar menang 70 persen lebih melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Apakah akan ada orang Minang diangkat jadi Menteri oleh Jokowi-JK? Ternyata kekhawatiran itu terobati ketika Jokowi-JK mengangkat Adrianof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Walaupun satu orang, keberadaan Chaniago betul-betul dimanfaatkan. Apalagi jabatan yang dipegangnya cukup strategis. Semua program pembangunan nasional dirancang di kementerian ini. Namun demikian, kementerian lain juga diincar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya. Kebetulan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono adalah ‘’urang sumando’’ Minang, seperti juga Jusuf Kalla. Begitu pula dengan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek dan lainnya.

Meskipun Jokowi-JK kalah telak di Sumbar, namun dukungan penuh diberikan kepada pemerintahan baru ini. Tokoh-tokoh Minang seperti Buya Sjafii Maarif, Fahmi Idris, Adrianof Chaniago, Syahrul Ujud dan Ketua DPD RI Irman Gusman berada di garis depan memberikan dukungan. Komunikasi, lobi dan diplomasi dilakukan dengan pemerintah. Bahkan, terbersit niat untuk mengundang Presiden Jokowi pada Idul Adha yang baru lalu. Namun rencana itu batal karena Jokowi lebih mengutamakan meninjau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sekaligus sholat Idul Adha di sana.

Akhirnya, niat mendatangkan Presiden Jokowi ke Sumbar, kesampaian juga. Berbarengan dengan peninjauan penanggulangan bencana kabut asap di Jambi dan Riau, Presiden Jokowi mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Sumbar, Kamis, 8 September 2015, karena kabut asap menyelimuti Riau dan Jambi. Kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Sumbar untuk melobi sang Presiden dengan menyusun sejumlah agenda.

Tidak ada terdengar suara-suara sumbang yang menolak kehadiran Jokowi. Apalagi dari tokoh-tokoh Minang di kampung halaman. Padahal, apa yang dirasakan masyarakat Minang saat ini, sama dengan yang diarasakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terutama soal ekonomi masyarakat yang sulit akhir-akhir ini. Begitu pula dengan kabut asap yang sudah mengganggu aktifitas pendidikan dan ekonomi masyarakat Sumbar. Namun mereka seperti manut dengan tokoh-tokoh mereka di Rantau dan pemimpin mereka di daerah.

Soal sakit hati dan dongkol pasti ada, apalagi Jokowi bukan presiden pilihan mereka. Namun rasa sakit hati dan dongkol itu tidak dimunculkan ke permukaan. Mereka pendam jauh-jauh di lubuk hati yang paling dalam, atau paling tidak diluahkan ke media sosial. Dalam bahasa kiasan Minang disebutkan ‘’Walaupun di dalam Harimau, namun ke luar tetap Kambing’’. Mereka menyadari bahwa menghormati tamu, apalagi Presiden dan Kepala Negara, adalah wajib. Syukur-syukur kehadirannya akan membawa berkah dan manfaat buat kemajuan masyarakat Minang.

Sambutan yang hangat dari masyarakat Minang, membuat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, betah berlama-lama di Sumbar. Hari pertama, Jokowi melihat realisasi penggunaan dana desa di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Dana desa sebesar Rp 45 juta mereka bangun untuk sarana dan prasarana pendidikan, seni, budaya dan jalan desa. Jalan yang menggunakan pasir dan batu setempat selesai dibangun selama 21 hari dengan melibatkan 50 orang. Presiden Jokowi mengapresiasi pelaksaan ini.

Selanjutnya Jokowi dan rombongan meluncur menuju Bukittinggi dan mampir sebentar di Sate Mak Syukur, Padang Panjang. Presiden dan ibu negara tidak ikut makan karena sedang puasa sunah. Setelah itu langsung menuju Kabupaten Limapuluh Kota mengunjungi Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangateh, Kecamatan Luwak, Kabupaten Limapuluh Kota. Presiden terkesima dengan pembibitan sapi di sana. Ternyata Sumbar punya potensi pembibitan sapi, bukan hanya Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara mengundang Kepala BPTU-HPT Padang Mangateh ke Istana untuk presentasi.

Tidur di Bukittinggi, paginya Presiden Jokowi mengunjungi rumah kelahiran Sang Proklamator Mohammad Hatta di Jalan Soekarno Hatta No. 37 Bukittinggi. Jokowi didampingi putri Bung Hatta, Meutia Hatta dan Pejabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek. Jokowi berharap generasi muda dapat mewarisi nilai-nilai filosofis yang diajarkan Bung Hatta seperti kedisiplinan, kerakyatan dan cinta rakyat kecil. Kita juga harus mengembangkan koperasi dan usaha kecil yang diamanatkan Bung Hatta.

Setelah itu, Jokowi meluncur lewat darat ke Kampar, Riau, meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sorenya kembali terbang ke Padang, Sumbar. Besok paginya meresmikan Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan. Presiden kagum dengan kawasan tersebut yang mirip kawasan wisata Raja Ampat di Papua. Jokowi berharap Kawasan Wisata Bahari Mandeh menjadi destinasi wisata keluarga dan disingkronkan dengan destinasi yang lain seperti Danau Singkarak dan Maninjau.

Tak lupa Presiden memerintahkan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk menyelesaikan jalan Padang-Painan agar mudah menjangkau kawasan wisata tersebut. ‘’Urang sumando’’ Pesisir Selatan ini diberikan target oleh Presiden selama dua tahun. Dalam kunjungan ini, selain Menteri PU, Jokowi didampingi mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrianof Chaniago, Ketua DPD RI Irman Gusman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Menteri Desa, DPT dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki serta Pejabat Gubernur Sumbar Reydonnizar Monoek.

Menjelang Maghrib, Presiden Jokowi sampai di Masjid Raya Sumbar, di Jalan Khatib Sulaiman Padang. Presiden melaksanakan shalat Maghrib dan tampil sebagai Imam. Usai sholat, Jokowi mengamati pembangunan masjid. Menurut Pejabat Gubernur Sumbar Reydonnizar, masjid kebanggaan warga Minang ini dibangun enam tahap sejak 2007-2015, dan telah mencapai 49 persen. Pembangunan ini telah menyerap anggaran Rp 202,2 miliar dari total biaya Rp 433,5 miliar. Selain itu ada pembangunan Gedung LKAAM sebesar Rp 11,3 miliar dari APBN 2014. Terakhir Presiden Jokowi meninjau pembangunan rail bus kawasan Bandara Internasional Minangkabau.

Dari kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Sumbar ini, banyak berkah dan manfaat yang didapat warga Minang. Pembangunan desa, kawasan wisata, peninggalan sejarah, pusat peternakan, masjid, sarana bandara, semua menjadi perhatian nasional dan didanai oleh nasional. Karena itu, bagi warga Minang, tidak cukup telapak tangan, nyiru mereka tadahkan. Mereka tidak akan melawan, apalagi mengancam akan Merdeka. Sebab, pengalaman pahit zaman PRRI, tidak perlu terulang lagi. Prinsipnya : ‘’Iyo kan nan di urang, lalu kan nan di awak’’. Sopan santun dan hormat menghormati tetap dijaga. Begitu diplomasi Minang. ***