Perkuat Diplomasi Multilateral, Kemlu Buka Peluang Kerja di Organisasi Internasional

BUKITTINGGI, GOSUMBAR.COM - Untuk meningkatkan diplomasi multilateral, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka peluang bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di organisasi internasional.

Hal ini dianggap penting, karena banyak kepentingan negara Indonesia yang selama ini tidak terwakili, akibat minimnya WNI yang bekerja di organisasi internasional.

“Suatu negara tidak dapat menyelesaikan permasalahan negara sendiri, tanpa kerjasama dengan negara lain. Diantara tugas dari organisasi internasional itu adalah membuat norma bersama dan hukum internasional. Kalau tidak ada warga Indonesia dalam organisasi internasional itu, maka kepentingan kita tidak akan terwakili,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral, Rina P. Soemarno dalam Seminar Pelaksanaan Diplomasi Multilateral bagi Kesejahteraan Rakyat dan Peluang Bekerja bagi WNI yang digelar di Kampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) di Kota Bukittinggi, Kamis 10 September 2015.

Menurut Rina P. Soemarno, saat ini penduduk Indonesia telah berjumlah sekitar 240 juta jiwa, namun dari jumlah tersebut hanya sedikit WNI yang bekerja di organisasi internasional. Sementara di beberapa negara kecil lainnya yang jumlah penduduknya jauh di bawah Indonesia, justeru banyak terlibat dalam organisasi internasional.

“Ini peluang bagi kita, kenapa kita tidak bisa memanfaatkan keanggotaan kita. Kita sudah lama menjadi anggota, kita harus mendapatkan keuntungan, antara lain dengan banyaknya warga kita yang dapat bekerja di internasional, otomatis banyak kepentingan kita yang akan terwakili,” ujar Rina P. Soemarno.

Rina P. Soemarno mencontohkan, saat ini hanya ada sekitar 82 WNI yang bekerja di PBB, padahal negara lain ada yang berjumlah ratusan orang. Sekretariat IAEA di Wina, Austria juga sangat minim WNI, bahkan dDi Sekretariat WTO di Jenewa, Swiss, belum ada tenaga profesional yang berasal dari Indonesia

“Saat ini, ada sekitar 200 organisasi internasional yang diikuti Indonesia, seperti PBB, forum dan lembaga internasional, serta organisasi lainnya yang banyak mengatur kepentingan negara dan dunia internasional. International Telecommunication Union (ITU) misalnya, mengatur telekomunikasi di dunia, bahkan Indonesia juga telah masuk dalam organisasi yang mengatur komoditas,” tukasnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UMSB, Sukmareni menuturkan dengan adanya kegiatan seminar seperti ini diharapkan akan mampu mengasah dan memperkaya wawasan para mahasiswa, karena setelah habis masa perkuliahan nanti mereka para mahasiswa akan berhadapan langsung dengan masyarakat, jika mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni terutama di bidang yang berkaitan dengan persoalan hukum dan masyarakat, tentu mereka bisa jadi referensi yang baik bagi masyarakat banyak, pungkasnya.(**)