DPRD Padang: Pemko Lemah Kelola Pajak dan Restribusi Daerah

PADANG - Dua tahun terakhir, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang belum mencapai target. Padahal, pendapatan asli daerah merupakan cerminan tingkat kemandirian daerah. Pendapat demikian disampaikan anggota Komisi II DPRD Padang, Emnu Azamri.

"Tingginya kebocoran pajak dan restribusi daerah menjadi penyebab utama rendahnya PAD Kota Padang. Dan, ini menjadi catatan bagi Pemko untuk evaluasi dalam penyusunan APBD," kata anggota Fraksi Gerindra, Jumat (23/10),  setelah menganalisa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Padang tahun 2016.

Emnu menjelaskan, selain lemah dalam mengelola, Pemko juga belum maksimal melakukan pengawasan pajak dan restribusi daerah. Kebocoran pajak dan restribusi, ungkap Emnu, karena kurangnya pengawasan. Untuk itu, Emnu menyarankan, Pemko lebih meningkatkan efektifitas pengawasan.

Rendahnya PAD Kota Padang merupakan gambaran belum tumbuh perekonomian di Kota Padang. Sebab, semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu daerah, maka semakin baik pertumbuhan daerah tersebut. Fakta ini harusnya menjadi acuan Pemko Padang sebagai pedoman penyusunan RAPBD 2016.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyebut potensi pajak dan restribusi daerah cukup banyak, hanya saja potensi tersebut belum tergali. Politisi Golkar ini mencontohkan,  potensi pajak hotel, restaurant dan tempat hiburan cukup besar jika tata kelolanya dilaksanakan dengan baik dan transparansi.

“Dengan transparansi memungkinkan dapat menekan angka kebocoran di semua sektor pemungutan pajak,” tegas Wahyu.

Pemko melalui dinas terkait harus kreatif menggali potensi sektor pajak untuk meningkatkan PAD. Perlu pendalaman Raperda pajak sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pemko dalam melakukan pemungutan kepada wajib pajak, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan tata kelola perpajakan. (agb)