Terkesan Lamban dan Pasif, Komisi II DPRD Bukittinggi Desak Dinkes Dirikan Posko

BUKITTINGGI, GOSUMBAR.COM - Dinilai lamban, Komisi II DPRD Bukittinggi menyoroti kinerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi yang kurang tanggap dalam menanggapi persoalan kabut asap.

Walaupun sudah melakukan berbagai usaha, namun Dinas Kesehatan Kota masih kurang tepat sasaran. Hal tersebut menjadi debat panas dalam rapat terbuka Komisi II DPRD Bukittinggi bersama  Pemerintah Kota Bukittinggi, Dinas Kesehatan Kota, Kantor Lingkungan Hidup dan Disdikpora Bukittinggi serta instansi terkait lainnya seperti BPBD Bukittinggi jumat (23/10/2015) sore di Kantor DPRD Bukittinggi.

Dalam rapat terbuka tersebut, Komisi II menilai bahwa dinas kesehatan kota masih belum maksimal dalam melakukan aksi tanggap kabut asap, meskipun sudah membagikan masker, namun masih belum tepat sasaran.

Anggota komisi II DPRD Bukittinggi, Edison Khatib Basa dalam rapat tersebut mendesak Dinas Kesehatan untuk membangun posko tanggap kabut asap.

Menurut Edison, jikapun sejauh ini Dinkes sudah menjadikan Puskesmas di tujuh titik sebagai posko, hal tersebut masih belum efektif dan belum menyentuh masyarakat banyak.

“Kami juga menerima laporan, warga yang tidak berobat tidak dapat pembagian masker di Puskesmas, jadi warga harus sakit dahulu, baru dikasih masker? Inikan tidak tepat,” ujar Edison.

Untuk itu, agar masker di dapat oleh semua masyarakat, Pemerintah Kota Bukittinggi didesak untuk mendirikan posko tanggap kabut asap. “Kalau ada gempa, ada posko gempa, kalau ada kebakaran juga ada posko. Nah, inikan juga bencana, harus ada poskonya, desak Edison.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Syofia Dasmauli mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam penanganan kabut asap. Sedikitnya tujuh puskesmas yang ada di Bukittinggi dijadikan posko untuk masyarakat yang membutuhkan masker.

“Usaha pencegahan sudah dilakukan, termasuk pembagian masker. Bahkan angka penderita ISPA pun untuk bulan ini sudah turun” ujarnya.

Sementara itu, dampak kabut asap juga mengganggu kepada proses belajar mengajar siswa yang ada dibukittinggi, bahkan siswa terpaksa diliburkan karena Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) kondisi kabut asap berada pada level Tidak Sehat dan Berbahaya.

“Untuk saat ini siswa kita yang ada di Bukittinggi sejak dari TK hingga SMA terdata lebih kurang 35.000 siswa, untuk tiga hari ini kita liburkan” ujar Sosiawan Putra, Sekretaris Disdikpora Bukittinggi dalam rapat tersebut.

Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kota Bukittinggi, Ismail Djohar mengatakan bahwa kebijakan meliburkan sekolah diambil setelah melihat kondisi kabut asap yang sudah mencapai level bahaya dan ditakutkan akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terutama terhadap pelajar.

“Ini sudah kita sepakati bersama, sebagai bentuk antisipasi terhadap hal –hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kabut asap, sudah beberapa hari ini kita meliburkan sekolah. Agar siswa tidak ketinggalan pelajaran kita sudah tugaskan guru-guru disekolah untuk memberikan pekerjaan rumah kepada siswa” ucap Ismail.

Libur sekolah menurut jadwal semula ditetapkan hingga Sabtu ini, namun jika kondisi kabut asap masih belum memungkinkan tambah Ismail, ada kemungkinan libur akan diperpanjang lagi.

“yang jelas Senin esok, siswa-siswa ini wajib datang kesekolah dahulu. Nah, jika kondisi masih belum memungkinkan kita akan pulangkan mereka kembali. Pokonya kita melihat situasi dahulu lah” ucapnya.

Dilain pihak, Ketua Komisi II Bukittinggi, Rismaidi mengatakan bahwa dalam rapat terbuka tersebut diambil keputusan bahwa pemerintah kota harus mendirikan posko tanggap kabut asap.

“Tadi kita usulkan tadi untuk mendirikan sedikitnya tiga posko, masing-masing didirikan satu perkecamatan, kita akan terus awasi hal ini hingga benar-benar dilaksanakan. Jika tidak akan kita ambil tindakan, ini menyangkut masyarakat banyak. Jadi sekaligus untuk merubah anggapan masyarakat jika pemerintah selama ini tidak berbuat dan tanggap. Selama ini kan anggapan masyarakat pemerintah tidak bergerak, nah kita tidak bisa salahkan hal itu, karena kenyataannya masyarakat memang tidak mendapatkan pelayanan tersebut,” ujar Rismaidi.

Rismaidi menilai, selama ini pemerintah kota terkesan lamban dan terkesan tidak bergerak. “Padahal mereka sebenarnya bergerak, namun ini yang jadi masalah, saking semangatnya mereka bekerja, mereka jadi lupa untuk saling berkoordinasi dan hasilnya pun tidak terlihat. Ini yang kita coba untuk rubah kedepannya,” tandas Rismaidi.(**)