Bukittinggi Ternyata Adalah Kota Kelahiran Polwan, Begini Sejarahnya

BARANGKALI tak banyak yang tahu bahwa Bukittinggi adalah kota kelahiran Polisi Wanita (Polwan) pertama di Indonesia. Di kota wisata inilah mula terbentuk Polwan, baru setelah itu hadir di berbagai daerah lain di Indonesia. Dan yang menarik, kelahiran pertama Polwan itu juga tak terlepas dari desakan organisasi wanita Islam di Bukittinggi.

Bukti sejarah kelahiran Polwan itu kini ada di depan Kantor Pos kawasan Simpang Stasiun Bukittinggi, tepatnya di pertigaan Jalan Sudirman dengan Jalan H. Agus Salim. Di sana berdiri megah sebuah Monumen Polisi Wanita (Polwan). Monumen tersebut bukan asal didirikan, tapi hadir karena sejarah.

Monumen Polwan ini diresmikan pada 27 April 1993 oleh Kepala Kepo­lisian RI (Kapolri) yang waktu itu dijabat oleh Jenderal Polisi Banurusman. Saat hari peresmian, warga Bukittinggi banyak yang tersentak dan seakan tak percaya. Mereka kemudian baru tahu, polwan pertama di Indonesia, justeru lahir di Kota Bukittinggi.

Dalam buku Polisi Pejuang, Polisi Masyarakat: Sejarah Kepolisian RI di Sumatera Barat/Tengah terbitan tahun 2006 yang ditulis Hasril Chaniago dan kawan-kawan disebutkan, kelahiran Polwan di Bukittinggi atau Sumbar pada umumnya, tak terlepas dari berbagai permasalahan kejahatan yang sering menimpa pe­rempuan dan anak-anak.

Perempuan yang menjadi pelaku atau korban kejahatan waktu itu seringkali keberatan jika diperiksa oleh polisi pria, terutama saat pemeriksaan fisik. Kesulitan itu ternyata juga dirasakan oleh petinggi-petinggi di Jawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta.

Pada tahun 1948, diren­cana­kanlah untuk mendirikan pen­didikan polisi wanita di setiap keresidenan di seluruh Indonesia. Instruksi dari Jogjakarta ini juga diterima oleh Markas Polisi Sumatera di Bukittinggi. Tiap keresidenan diberi kesempatan untuk mengirim dua calon. Na­mun hingga Mei 1948, tidak ada satupun residen yang mengirim calonnya, karena waktu itu kea­daan lagi memanas.

Tapi di Bukittinggi, organisasi wanita dan organisasi wanita Islam berinisiatif mengajukan usulan kepada pemerintah, agar dididik wanita-wanita pilihan untuk menjadi polisi. Alasannya, jika wanita berurusan dengan polisi, maka akan diperiksa oleh polisi wanita.

Apalagi waktu itu, di Bukit­tinggi banyak wanita pelarian dari Singapura dan Riau serta daerah lainnya, karena tidak menerima pemeriksaan badan (fouilleren) oleh polisi pria. Selain itu, banyak wanita yang tidak mau diperiksa polisi pria yang ingin melakukan pemeriksaan akibat banyaknya penyusup.

Pada 1 September 1948, ca­bang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang ber­ke­dudukan di Kota Bukit­tinggi mengakomodir keinginan kaum wanita itu. Di Bukittinggi pada tahun 1948 itu, ada dua bentukan polisi. Pertama, Pendidikan Pem­­bantu Inspektur Polisi, dan kedua Kursus Inspektur Polisi.

Polisi Sumatera Barat waktu itu diperkenankan menerima 12 orang calon polisi wanita. Namun yang mendaftar waktu itu hanya sembilan orang. Setelah dila­kukan tes, yang lulus hanya enam orang saja. Mereka adalah Nelly Pauna (Kolonel Polisi Nelly Pauna Situmorang), Mariana Saanin (Kolonel Polisi Mariana Mufti), Djasmainar (Kolonel Polisi Djasmainar Husen), Ros­malina (Kolonel Polisi Ros­malina Pramono), Rosnalia (Ko­lonel Polisi Rosnalia Taher) dan Dahniar (Letnan Kolonel Dah­niar Sukotjo).

Selesai pendidikan Inspektur Polisi, secara efektif para pelopor polisi wanita itu mulai bertugas di Jawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya pada tanggal 1 Mei 1951.

Rosmalina ditugaskan pada staf Kepala Kepolisian Negara di Jakarta, Djasmaniar ditempatkan ditempatkan di Seksi V (Jakarta Pusat), Rosmalia di Seksi IV (Jakarta Barat), Mariana Saanin di Seksi VII (Jakarta Timur), Nelly Pauna di Vice Control (reskrim bagian minuman keras dan wanita tuna susila, dan Dah­niar di Seksi VI (Jakarta Pusat).

Tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah ad­mi­nistrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas polisi pria.

Bahkan di penghujung tahun 1998, sudah lima orang Polwan dipromosikan menduduki jaba­tan komando (sebagai Kapolsek). Hingga tahun 1998 sudah empat orang Polwan dinaikkan pang­katnya menjadi Perwira Tinggi berbintang satu.

Sejumlah polwan yang tercatat pernah mencapai pangkat bintang dan menduduki jabatan penting di Indonesia diantaranya Brigjen Pol (Purn) Jeanny Mandagi, S.H yang menduduki jabatan terakhir sebagai Kadispen Polri, Brigjen Pol (Purn), Dra. Roekmini Koe­soemo Astuti dengan jabatan terakhir sebagai anggota DPR Komisi II, Brigjen Pol (Purn) Dra. Paola Bataona dengan jaba­tan terakhir sebagai Wagub Malu­ku. Brigjen Pol (Purn) Dra. Noldy Ratta dengan jabatan terakhirnya sebagai anggota DPR Komisi III, Brigjen Pol (Purn) Dra. Sri Kus­mariati yang menduduki jabatan terakhirnya di Sekretariat Asean. Bahkan Kapolda Banten juga sempat dijabat oleh Brigjen Pol (Purn) Rumiah K. S.Pd.

Kemudian untuk polwan yang saat ini masih aktif berdinas diantaranya Brigjen Pol. Basaria Panjaitan S.H, M.H. dengan jabatan sebagai Widyaiswara Madya Sespim Polri, Brigjen Pol. Soepartiwi, S.Pd., M.Si. dengan jabatan KaditlatsusJatrans Lem­dikpol, serta Brigjen Pol. Ida Oetari Purnamasari, SAP yang menduduki jabatan sebagai Di­rek­tur Penguatan Lembaga Re­habilitasi Instansi Pemerintah Dep Rehab BNN.

Di antara Polwan berbintang yang masih aktif itu, salah seorang diantaranya, yakni Brigjen Ba­sariah Panjaitan, menjadi calon pimpinan KPK dan men­daf­tarkan diri ke Pansel KPK. Brig­jen Basariah Panjaitan saat ini masih mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lem­bang, Bandung dan memiliki latar belakang di Reserse serta ber­dinas di Sumatera. Bahkan Brig­jen Basariah pernah pula berdinas di satuan Provos.

Renovasi Monumen Polwan

Setelah mengalami renovasi besar-besaran, Monumen Polwan di Bukittinggi tampak lebih megah, indah dan menarik per­hatian orang banyak. Monumen ini juga diharapkan menarik daya pikat wisatawan, dan menjadi ikon kedua Bukittinggi setelah Jam Gadang.

Kapolres Bukittinggi AKBP Amirjan mengatakan, renovasi itu dilakukan, karena tugu polwan lama banyak mengalami keru­sakan, akibat lapuk dimakan usia. Menurutnya, renovasi Monumen Polwan itu berawal pada saat kunjungan Polwan senior dari Mabes Polri yang melihat kondisi Tugu Polwan sangat mem­pri­hatinkan, sehingga timbul ide be­berapa senior Polwan untuk me­renovasi tugu tersebut. Mak­lum, sejak dibangun pada tahun 1993 silam, baru dua kali diperbaiki dengan skala kecil, yakni pada tahun 1994 dan 1996 lalu. Namun renovasi yang ketiga ini dilakukan secara besar-besaran. Renovasi itu sendiri dimulai dengan ke­giatan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh polwan senior dari Mabes Polri bersama Kapolda Sumbar pada Jumat 20 Februari 2015 lalu.

“Pemugaran ini tidak meng­gunakan biaya APBN ataupun biaya APBD, tapi biayanya bera­sal dari sumbangan partisipasi Polwan se-Indonesia. Renovasi yang dilakukan tidak meng­hilang­kan tugu yang lama, tapi me­nambah patung serta pilar tugu yang beratap rumah adat Mi­nangkabau, serta penambahan lainnya untuk menarik perhatian banyak orang,” tutur Amirjan.

Menambah patung yang di­maksud Amirjan disini adalah penambahan patung polwan yang dibuat dari bahan perunggu yang tahan panas dan air. Tak hanya itu, dinding Monumen Polwan itu juga didisain agar tidak meng­ganggu arus lalu lintas.

Amirjan berharap keberadaan monumen ini bisa menjadi aset sejarah bagi Kota Bukittinggi dan sekaligus bisa menjadi aset dae­rah yang perlu dijaga dan di­lestarikan. Ia juga berharap, Kota Bukittinggi sebagai kota destinasi wisata, bisa menjadikan mo­numen itu sebagai salah satu objek wisata yang bisa dikunjungi masyarakat atau wisatawan.

“Kami berharap kepada pe­merintah dan masyarakat, mari kita bisa bersatu padu menjaga kei­ndahan dan kelestarian Mo­numen Polwan ini. Satu-satunya Monumen Polwan di Indonesia, hanya ada di Bukittinggi. Ini bukti sejarah, bahwa Polwan pertama itu lahir di Bukittinggi. Jadi, mari kita sama-sama men­jaganya,” jelas Amirjan. ***