DPRD Padang Tegaskan Tak Ada Pendistribusian Raskin Oleh Baznas Hingga Pilkada
 |
| Aliansi Masyarakat Sumbar berdialog dengan anggota DPRD Padang menuntut transparansi Baznas Kota Padang terkait penyaluran raskin |
Jum'at, 04 Desember 2015 16:36 WIB
Penulis: Agip M Noerman
Penulis: Agip M Noerman
PADANG - Pemilihan gubernur (pilgub) Sumbar yang tinggal hitungan hari merupakan momen yang sangat krusial bagi golongan atau kelompok tertentu untuk mencari keuntungan. Guna menjaga netralitas dalam pilkada, DPRD Padang menegaskan agar Bazda Kota Padang tidak mendistribusikan beras miskin (raskin) hingga pilkada selesai.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Padang, Zulhardi Latief menaggapi tuntutan Aliansi Masyarakat Sumbar yang mendatangi gedung DPRD Padang, Jumat (4/12). Turut menemani Zulhardi, anggota DPRD lainnya, Mailinda Rose, Elly Thrisyanti, Maidesta Hari Mahesa, Iswandi dan Faisal Nasir.
"Mulai hari ini, Baznaz jangan lagi menyalurkan raskin atau sembako. Apalagi pendistribusian yang tidak jelas peruntukkannya. Jadi untuk menghindari isu politik yang lagi tinggi, Bazda hendaknya menyalurkan raskin atau sembako setelah pilkada," tegas politisi Partai Golkar itu.
Pada kesempatan itu, Zulhardi juga menyinggung soal belum adanya laporan keuangan Bazda. Padahal, katanya, penyampaian laporan keuangan Baznaz sudah diatur oleh UU, Perda dan Perwako.
"DPRD akan panggil Baznas untuk menjelaskan persoalan ini," tambah Zulhardi sambil menyakinkan massa Aliansi Masyarakat Sumbar.
Mendapat jawaban demikian, Aliansi Masyarakat Sumbar mendesak DPRD Padang melakukan sidak ke gudang raskin milik Bazda. Warga khawatir, pembagian raskin untuk kepentingan politik golongan tertentu akan terus dilakukan Baznas mengingat pilgub hanya tinggal beberapa hari lagi.
"Diakui salah seorang wakil ketua Baznas, stok raskin masih ada. Untuk mencegah pendistribusian yang ditumpangi nuansa politik DPRD harus sidak ke Bazda dan meminta raskin tidak dislaurkan sekarang," kata Hanif Bakri, koordiantor demo dihadapan anggota DPRD Padang.
Kuat dugaan, penyaluran sembako dan raskin oleh Bazda kepada honorarium Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang punya muatan politis. Persoalan inilah yang dituntut Aliansi Masyarakat Sumbar agar Baznas tidak masuk ke ranah politik dan bekerja profesional. (agb)
