Dijatah Anggaran Rp14 Juta, Anggota DPRD Padang Tak Minat Ikuti Reses

PADANG, GOSUMBAR.COM — DPRD Kota Padang, Sumatera Barat menjadwalkan reses ke daerah pemilihan masing-masing selama 6 hari, pada tanggal 24 hingga 29 Agustus 2015. Sayangnya, dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Kota Padang, tidak seluruhnya yang berminat mengikuti reses.

Alasannya, anggaran reses dari APBD Kota Padang itu pernah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Padahal anggaran Rp14 juta perorangnya yang digunakan untuk sewa tenda atau gedung, makanan, minuman dan kebutuhan lainnya yang berkaitan untuk reses dianggap tak memadai.

Beberapa fraksi yang tidak mengikuti reses ke dapil, di antaranya fraksi PKS, PAN dan PDIP. Sedangkan fraksi Nasdem, Gerindra, Golkar, Demokrat, Hanura dan PPP tetap mengikuti reses.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Padang, Faisal Nasir, ketidakikutan anggota dewan ikut reses, karena persoalan keterbatasan anggaran reses yang disediakan pemerintah.

“Kegiatan reses ini, dimaksudkan sebagai masa istirahat sidang dan memang sebaiknya dimanfaatkan dewan untuk melakukan komunikasi langsung dengan voter di dapil masing-masing, sebagai gambaran seorang wakil rakyat,” ujarnya.

Dia mengakui untuk reses kali ini, dirinya tidak melakukan kegiatan yang telah dijadwalkan oleh Bamus tersebut, karena masih ada kegamangan dalam penggunaan dana reses.

“Persoalannya adalah, untuk menghadirkan voter pada kegiatan reses, tanpa memberikan uang transport, dewan merasa kesulitan, ditambah uang transport tidak ada dalam rincian anggaran reses dewan,” katanya.

Dengan tidak adanya rincian tersebut, anggota dewan dari fraksi PAN tidak melakukan reses menggunakan anggaran pemerintah. Selain jadwal reses resmi ini, pihaknya selalu melakukan kunjungan ke dapil dan berkomunikasi dengan voter, jadi jangan dibilang tidak bekerja ke bawah, hanya karena tidak mengikuti jadwal reses.

Ketua fraksi PKS DPRD Kota Padang, Muharlion mengakui, untuk reses saat ini juga tidak mengikutinya. Pasalnya pengalokasian dana reses tidak segampang teori yang dipaparkan.

“Anggaran untuk reses bagi anggota dewan biasa Rp12 juta, itu sudah termasuk sewa tenda atau tempat, biaya makanan kotak dan nasi bungkus dan biaya ATK, sementara biaya lainnya tidak diakomodasi,” kata Muharlion.

Apalagi, pengurusan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang sering bermasalah dan menghabiskan waktu, merupakan salah satu faktor pendukung keenganan dewan untuk mengikuti reses resmi dari Bamus.

“Kami bisa bercermin dari reses kemarin, di mana adanya keterlambatan penandatangan SPPD oleh pimpinan dan itu yang menghambat kami untuk melakukan reses menggunakan uang negara ini,” ujarnya.

Sementara Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyatakan, dewan pada fraksi lainnya mengikuti reses. Kalau terkait dengan uang transportasi yang dikeluhkan anggota dewan lainnya, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut.

“Kenapa dipermasalahkan hal itu, saya yakin masyarakat yang benar-benar ingin mengeluarkan aspirasinya tidak akan mau dinilai dengan uang transport saja dan kami berjalan sesuai dengan apa yang telah diaturkan,” jelasnya.

Dia juga mengimbau, setiap anggota dewannya untuk mengikuti reses. ”Sangat diherankan bagi dewan yang tidak mengikuti reses, hanya karena masalah uang transportasi. Ingat, dewan ini dipilih oleh voter untuk memperjuangkan aspirasinya, kok sudah duduk malah hitung-hitungan,” ujarnya.***