Asyik, Pemerintah Siapkan Rp7,5 Triliun untuk THR Pegawai Negeri Sipil

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp7,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. THR akan diberikan kepada aparatur negara, yakni pegawai negeri, presiden, menteri, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan pemberian THR yang sebesar satu kali gaji pokok tersebut, tidak akan ada kenaikan gaji. Pemberian THR ini, kata dia, lebih dipilih untuk mengurangi beban negara membayar uang pensiun pegawai negeri.

Bambang mengatakan, setiap tahun belanja pegawai semakin besar. “Bisa dibayangkan kalau gaji pokok naik, terus pensiun semakin besar, kan repot,” kata dia pada Selasa lalu. Di samping itu, dari sisi penerima, akan lebih terasa menerima THR.

Langkah ini ditempuh, dia menambahkan, berawal dari evaluasi terhadap dampak kenaikan gaji pegawai negeri tahun ini yang mencapai 6 persen. Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, mengatakan selama ini pembayaran pensiun aparatur negara cukup besar. “Apalagi yang tak ditanggung Taspen,” kata dia.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, tidak setuju dengan pemberian THR. Menurut dia, kenaikan gaji setiap tahun akan berdampak lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ketimbang pemberian THR.

“Kenaikan gaji setiap tahun akan memberi dorongan daya beli PNS setiap bulan,” kata Lana kepada Tempo, 4 November. Sedangkan pemberian THR hanya akan mendorong daya beli pegawai negeri saat hari raya hingga satu kuartal ke depan.

Pegawai negeri mengaku tidak keberatan jika kenaikan gajinya diganti THR. “Enggak apa-apa,” kata pegawai di Kementerian Keuangan, Icha Aryo.

Alasannya, uang THR yang diterima lebih besar daripada akumulasi kenaikan gaji setiap tahun. Selain itu, ia mempertimbangkan pembayaran pensiun. “Daripada nanti yang pensiunan malah enggak dibayar karena terlalu membebani, ya, mending dapat THR,” katanya.***