Loading...
Home >  Berita >  Padang

Andreas Syofiandi: Jangan Persoalan Krematorium Dijadikan Isu SARA

Andreas Syofiandi: Jangan Persoalan Krematorium Dijadikan Isu SARA
Andreas (kanan)
Rabu, 04 November 2015 11:21 WIB
Penulis: Agip M Noerman
PADANG - Tuako Andreas Syofiandi menyebut adanya reaksi penolakan masyarakat terkait krematorium (rumah perabuan jenazah) milik Himpunan Bersatu Teguh ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Menurut Andreas, selama ini masyarakat tidak pernah terganggu dengan keberadaan kreamatorium yang berada di belakang rumah duka. Lagi pula, Pemko Padang sudah memberikan izin atas pendirian krematorium tersebut.

"Sebelum mendirikan krematorium, kita sudah mengurus izin. Dan, Pemko setelah melakukan kajian baru mengeluarkan izinnya," kata Andreas yang dihubungi via selulernya, Selasa (3/11). 

Andreas malah menantang pihak yang ada di belakang penolakan warga. Dikatakannya, harusnya yang dipersoalkan adalah krematorium yang ada di Gunung Padang dan Bungus karena tidak memiliki IMB. "Aneh, kok yang dipermasalahkan krematorium yang memiliki izin. Sementara yang tidak memiliki izin diabaikan," sindir Andreas. 

Lebih lanjut Andreas menguraikan, peralatan untuk perabuan jenazah di krematorium HBT merupakan peralatan modern. "Kalau ada yang ngomong bau yang muncul dari pembakaran kenazah menyengat dan menganggu kenyamanan warga, itu tidak benar," tegas Andreas.

Anggota DPRD Padang sudah meninjau krematorium HBT Padang di kawasan Pondok. Dari tinjauan tersebut didapat kreamtorium memang memiliki peralatan yang modern. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra. Dikatakannya, saat menyaksikan pembakaran jenazah, anggota dewan tidak melihat bunga api seperti yang dikhawatirkan warga. 

Kemudian, Andreas meminta seluruh pihak untuk tidak memprovokasi persoalan ini. Sebab, dirinya mengkhawatirkan, isu ini nantinya akan menjadi isu SARA. "Warga Kota Padang sangat beragam dan kita hendaknya saling menghormati keberagaman tersebut," pinta Andreas. (agb)

Kategori : Padang, Politik

Loading...
www www