Ketua Bappeda : SKPD Harus Mengerti PDRB dan IPM Metode Baru

LIMAPULUH KOTA- Bupati Lima Puluh Kota diwakili Ketua Bappeda Ir. Amran, MSi  menegaskan seluruh stakeholder harus memahami  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun Dasar 2010 atau  System of National Accounts 2008 (SNA 2008) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru. Agar mengetahui prosedur dan tatakerja perubahan PDRB dan IPM tersebut, stakeholder perlu mengikuti sosialisasi.

Hal itu disampaikan  Amran, dalam sambutannya ketika membuka acara sosialisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun Dasar 2010 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru di aula kantor Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis (10/12).

  “Kita berharap seluruh SKPD benar-benar mengerti tentang PDRB dan IPM metode baru.  Sebab, kita akan menyusun Renstra yang menuntut pemahaman terhadap IP dan PDRB,” ungkap Amran.

 Pemahaman terhadap IPM dan PDRB tersebut lanjutnya, jelas akan mempengaruhi rencana, kebijakan serta program yang akan dilakukan di daerah ini. Selain itu, SKPD juga diminta menggunakan data yang benar agar menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal senada juga dikatakan Kepala BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Heri Sulistiyo, M.Si dan Kasi Neraca Wilayah dan Analisis BPS Yufrianda, SE, ME. Menurutnya, jika yang diberikan itu sampah, tidak mungkin hasilnya berupa makanan.

“Bila data yang diberikan salah, tidak mungkin  hasil perencanaannya akan baik. Karena data itu harus benar guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik,” tutur Yufrianda.

Sementara itu dalam paparannya Heri Sulistiyo, menjelaskan IPM merupakan indicator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia masyarakat. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dan bagi Negara ini IPM juga sebagai ukuran kinerja pemerintah dan salahsatu indicator penetuan DAU.

Menyoal perubahan tahun dasar PDRB, menurut Yufrianda antara lain karena pengaruh perekonomian global terhadap struktur perekonomian nasional dalam sepuluh tahun terakhir, serta rekomendasi PBB untuk menginplementasikan SNA2008 dalam penyusunan PDB melalui kerangka Supply and Use Tables. Selain itu juga untuk menjaga konsistensi antara tiga pendekatan PDRB dan memperkecil perbedaan antara PDRB propinsi dan kabupaten atau kota.

Acara tersebut diikuti oleh puluhan kepala SKPD dan dari unsur Muspida.***