Loading...    
           

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK
Anggota wadah pegawai KPK melakukan aksi menolak pelumpuhan KPK di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (republika.co.id)
Kamis, 19 September 2019 10:31 WIB
JAKARTA - DPR sudah mengesahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun perang melawan pelumpuhan KPK, sebab Indonesia Corruption Watch dan sejumlah elemen masyarakat akan mengajukan uji materi terhadap hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

''Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK,'' ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari republika.co.id.

Kurnia mengatakan, materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Menurut dia, uji materi di MK akan berlangsung menarik, karena dalam kesempatan itu pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan di balik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

''Kita akan mendengarkan penjelasan logis dari DPR dan pemerintah kenapa harus terus menerus menaikkan isu revisi UU KPK,'' ucap dia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah seharusnya malu dengan dilakukannya uji materi UU KPK di MK. Adanya uji materi tersebut, kata dia, membuktikan bahwa produk legislasi yang ditelurkan oleh DPR dan pemerintah tidak berkualitas.

''Harusnya kan buat undang-undang berkualitas sehingga tidak ada yang mempersoalkan ke MK. Pemerintah dan DPR harusnya malu karena produk legislasinya justru dipersoalkan secara konstitusional di MK,'' ujar dia.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

Loading...
GoSumbar.com Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
GoSumbar.com Ingin Kuatkan KPK, Tapi Setujui Revisi UU, Pernyataan Jokowi Dinilai Menyesatkan
GoSumbar.com KPK Dilumpuhkan karena Jerat Banyak Wakil Rakyat dan Kepala Daerah Korup
GoSumbar.com Pohon Ini Tahan Api, BNPB Silakan Gubernur dan Bupati Ambil Bibit untuk Ditanam di Daerah Rawan Karhutla
GoSumbar.com Dijanjikan Dinikahi Jika Hamil, Siswi SMP Dicabuli Remaja Baru Dikenalnya di FB, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara
GoSumbar.com Kapolda Papua Sebut Penikaman Pekerja di Wamena Ada Hubungannya dengan Kerusuhan 23 September
GoSumbar.com Kajian Ustaz Abdul Somad di UII Dihadiri 7.000 Jamaah, Rektor: Luar Biasa, Alhamdulillah
GoSumbar.com Berdalih Beri Pelajaran Seks, Ayah Perkosa Putrinya Selama 20 Tahun Hingga Lahirkan 6 Anak yang Juga Dicabulinya
GoSumbar.com Ambon dan Seram Disebut Bakal Lenyap Terseret ke Palung Laut Sedalam 7 Kilometer, Begini Penjelasan BNPB
GoSumbar.com Ditembak Saat Shalat, 15 Muslim Tewas dalam Masjid
GoSumbar.com Digauli Ayah Tiri, Gadis 16 Tahun di Ciputat 2 Kali Hamil dan Melahirkan, Terungkap Saat Melamar Kerja
GoSumbar.com Kenal Lewat FB, Remaja Ini Cabuli 4 Gadis, Satu Korban Siswi Kelas II SMP
GoSumbar.com Ditikam Orang Tak Dikenal Sepulang Bekerja, Pria Asal Sulsel Tewas di Wamena
GoSumbar.com Topan Hagibis Bisa Sebabkan Gelombang 4 Meter di Peraian Indonesia
GoSumbar.com Dicopot Sebagai Dandim Kendari Gara-gara Unggahan Istri, Kolonel Hendi: Saya dan Keluarga Ikhlas
GoSumbar.com Pelaku Kekerasan Segera Disimpulkan Radikal, Din: Umat Islam Sudah Bosan dengan Pendekatan Seperti Itu
GoSumbar.com Ini Komentar Istrinya Terkait Wiranto di Facebook yang Sebabkan Dandim Kendari Dicopot dan Ditahan
GoSumbar.com Nurul Ghufron Batal Jadi Pimpinan KPK Bila UU Hasil Revisi Diberlakukan
wwwwww