Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
Kesehatan
20 jam yang lalu
Tiga Kabupaten di Riau Klaim Sudah Bebas Covid-19
2
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Tak Punya SIKM Jangan Coba-coba Masuk Jakarta, Dipaksa Putar Balik
3
Kisah Mualaf Penemu Rapid Test Jacky Ying saat Memutuskan Pakai Jilbab
Kesehatan
13 jam yang lalu
Kisah Mualaf Penemu Rapid Test Jacky Ying saat Memutuskan Pakai Jilbab
4
Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 saat 'New Normal' dengan...
GoNews Group
14 jam yang lalu
Cegah Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 saat New Normal dengan...
5
Indonesia Belum Siap Hadapi 'New Normal' menurut Pakar Kesehatan Masyarakat
GoNews Group
16 jam yang lalu
Indonesia Belum Siap Hadapi New Normal menurut Pakar Kesehatan Masyarakat
6
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
Politik
19 jam yang lalu
Panduan Covid-19 di Tempat Kerja, Saleh Daulay: Keputusan Menkes Basi
Loading...
Home >  Artikel >  Ragam

Pengamat LIPI: DPR Bukan Merevisi, Tapi Bongkar Habis UU KPK

Pengamat LIPI: DPR Bukan Merevisi, Tapi Bongkar Habis UU KPK
Syamsuddin Harris. (int)
Selasa, 10 September 2019 21:30 WIB
JAKARTA - Guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, DPR ingin menjadikan KPK 'macan ompong' melalui perombakan UU KPK.

''Saya sudah baca naskah usulan revisinya. Ini bukan revisi tapi perubahan, karena hampir semua pasal diubah, dibongkar habis-habisan, sehingga sudah kehilangan marwahnya sebagai undang-undang yang lama,'' kata Syamsuddin, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/9), seperti dikutip dari republika.co.id.

Syamsuddin menyontohkan dalam Pasal 3 naskah revisi UU KPK disebutkan bahwa KPK adalah lembaga pemerintah pusat. Menurut Syamsuddin, hal itu merupakan degradasi luar biasa.

Sebab dalam UU lama, KPK adalah lembaga negara bukan lembaga pemerintah pusat. Selain itu, dia mencermati penekanan revisi UU KPK ditujukan untuk menjadikan KPK sebagai lembaga pencegahan korupsi.

''Padahal pencegahan itu bukan semata tugas KPK, tapi tugas kita semua, dai, ulama, dosen-dosen, semua punya tugas mencegah korupsi,'' tegas dia.

Dia mengatakan, revisi tersebut sebuah intervensi yang bertujuan tidak lain untuk melemahkan KPK. Jika revisi dilakukan dengan poin-poin itu maka KPK akan menjadi lembaga yang tidak bisa melakukan apa pun, seperti 'macan ompong'.

''Kita menyayangkan semua parpol mendukung usul revisi. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan makin banyaknya politisi yang ditangkap dan menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK, ini sesuatu yang mengecewakan publik,'' ujar Syamsuddin Haris.

Civitas LIPI pada hari ini (10/9) menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap revisi UU KPK yang dinilai hanya bertujuan melemahkan lembaga antirasuah. Penolakan itu ditandatangani oleh 146 anggota Civitas LIPI, 25 orang di antaranya profesor LIPI.***

Editor : hasan b
Sumber : republika.co.id
Kategori : Ragam

Loading...
www www