Loading...    
           

Menteri PANRB Kembali Tegaskan, Pemda Dilarang Terima Honorer, Bila Membandel Disanksi

Menteri PANRB Kembali Tegaskan, Pemda Dilarang Terima Honorer, Bila Membandel Disanksi
Menteri PANRB Syafruddin. (int)
Rabu, 21 Agustus 2019 15:00 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin kembali menegaskan Pemerintah Daerah (Pemda) dilarang menerima honorer (pegawai honor).

Dikutip dari liputan6.com, diingatkan Syafruddin, bagi Pemda yang membandel akan dikenakan sanksi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

''Pemda tidak boleh lagi merekrut honorer nanti di kasih sanski oleh Mendagri,'' kata dia, usai Launching Program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN, di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dia mengatakan terkait tenaga honorer yang belum diangkat nantinya akan difasilitasi untuk mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

''Kemudian sisa, kita masih punya data yang akurat sisa yang 15 tahun, 10 tahun tenaga honorer, tetap akan diberikan ruang melalui P3K,'' ujar dia.

Selain itu, pemerintah akan mendorong peningkatan kapasitas ASN, terutama dari segi jenjang pendidikan. Sebab hampir separuh ASN Indonesia belum mengantongi ijazah S1.

''Kemudian karena ASN sekarang harus S1 tadi sudah saya sampaikan, 50 persen sudah sarjana, 50 persen belum, maka tugas negara untuk yang sisanya itu gimana caranya bisa di S1 kan, nanti kita atur formulasinya,'' tandasnya.

Selesai di 2023

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan, pemerintah menargetkan masalah pegawai honorer selesai pada 2023. Diharapkan, pada tahun itu tidak ada lagi pegawai berstatus honorer.

''Menurut PP 49 (PP 49 Tahun 2018) harus sudah selesai 2023 masalah honorer,'' ujarnya dikutip Jawapos.com, Sabtu 10 Agustus 2019 .

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN di Indonesia hanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. Untuk itu, dalam perekrutan PPPK saat ini, honorer mendapat prioritas. Apalagi untuk pos-pos seperti tenaga pendidikan dan kesehatan.

Bisa Diisi Kalangan Profesional

Meski begitu, kata Ridwan, PPPK tak berarti sepenuhnya untuk honorer. Sebagaimana rumusannya, PPPK bisa diisi kalangan profesional.

''Jangan di PPPK honorer merasa sebagai satu-satunya unsur yang berhak,'' jelasnya.

Menurut Ridwan, semua bergantung pada kebutuhan. Sebagai contoh, jika membutuhkan dokter spesialis di posisi PPPK, instansi pemerintah daerah tetap harus merekrut dari profesional. Namun, jika yang dibutuhkan tenaga biasa, honorer bisa diprioritaskan.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:SerbaSerbi

Loading...
GoSumbar.com Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi Perempuan di Polman Minum Kopi Tubruk 5 Gelas Sehari, Begini Kondisinya
GoSumbar.com Terobos Kobaran Api Selamatkan Kakeknya, Bocah 6 Tahun Tewas Terbakar, Negara Berikan Medali Keberanian
GoSumbar.com 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoSumbar.com Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoSumbar.com Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoSumbar.com Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoSumbar.com Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoSumbar.com Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
GoSumbar.com Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
GoSumbar.com Suhu di Padang Sangat Dingin, 18 Derajat Celsius, Ini Penjelasan BMKG
GoSumbar.com Ribuan Ikan dengan Tulang Retak dan Mata Copot Terdampar, Warga Ambon Ketakutan Bakal Datang Tsunami
GoSumbar.com Hapuskan Label Halal Daging Impor, Permendag 29/2019 Tabrak UU Jaminan Produk Halal
GoSumbar.com Numpang Nonton di Rumah Tetangga, Gadis 13 Tahun Diperkosa dan Dibunuh, Jasadnya Ditemukan dalam Karung
GoSumbar.com Pemerintah Didesak Cabut Permendag yang Tak Wajibkan Daging Impor Berlabel Halal
GoSumbar.com Terbitkan Aturan Daging Impor Tak Wajib Label Halal, Menteri Perdagangan Dinilai Tak Hormati Umat Islam
GoSumbar.com Busyro Khawatir Revisi UU KPK Sebagai Bayaran Jokowi
GoSumbar.com Serangan Drone Hancurkan Kilang Minyak Arab Saudi, Pasokan Terganggu 5,7 Juta Barel Per Hari
GoSumbar.com Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
wwwwww