Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
Politik
14 jam yang lalu
Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
2
Keluar dari Fase PSBB, Inilah Opsi yang akan Dilakukan oleh Pemko Bukittinggi
Ekonomi
19 jam yang lalu
Keluar dari Fase PSBB, Inilah Opsi yang akan Dilakukan oleh Pemko Bukittinggi
3
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
Umum
20 jam yang lalu
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
21 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
GoNews Group
15 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
6
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
GoNews Group
20 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Loading...
Home >  Artikel >  Ragam

Tim Hukum Prabowo-Sandi Duga Paslon 01 Salah Gunakan APBN Rp100 Triliun

Tim Hukum Prabowo-Sandi Duga Paslon 01 Salah Gunakan APBN Rp100 Triliun
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto membacakan gugatan pada PHPU Pilpres 2019 di MK, Jakarta, Jumat (14/6/2019). (tribunnews)
Sabtu, 15 Juni 2019 10:52 WIB
JAKARTA - Paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin diduga telah menyalahgunakan APBN sekitar Rp100 triliun untuk memenangkan pasangannya dalam Pilpres 2019.

Dugaan itu diungkapkan Ketua Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW), saat membacakan gugatan dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

''Nilai anggaran yang dicairkan untuk program-program yang diduga disalahgunakan tersebut tidaklah sedikit yaitu hampir sebesar Rp100 triliun,'' kata Bambang.

Menurut Bambang, modus vote buying dengan menggunakan APBN dilakukan capres 01 dalam posisinya sebagai presiden petahana.

''Yang demikian itu adalah potential corrupt atau paling tidak menyalahgunakan kekuasaan yang tidak etis, misuse of state budget untuk kepentingan pribadi pemenangan 01 dalam Pilpres 2019,'' ujar Bambang.

Bambang mengatakan, penyalahgunaan anggaran negara oleh paslon 01 itu dibungkus dengan berbagai kegiatan seolah-olah sebagai program negara, termasuk menaikkan gaji PNS, dan memberikan gaji ke-13 jelang hari pencoblosan.

''Padahal dengan alur berpikir rasional yang wajar tidak lain mempunyai maksud tersembunyi dan bahkan terbuka untuk mempengaruhi preferensi pilihan penerima manfaat secara langsung atau tidak langsung dari program-program tersebut,'' ucap Bambang.***

Editor : hasan b
Sumber : beritasatu.com
Kategori : Ragam

Loading...
www www