Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sekolah dan Kampus Swasta Mulai 'Angkat Bendera Putih', Tanda Indeks Pembangunan Manusia Jeblok
Politik
20 jam yang lalu
Sekolah dan Kampus Swasta Mulai Angkat Bendera Putih, Tanda Indeks Pembangunan Manusia Jeblok
2
Tim Fakhrizal-Genius Lapor ke KPU Soal Verifikasi Faktual
Politik
13 jam yang lalu
Tim Fakhrizal-Genius Lapor ke KPU Soal Verifikasi Faktual
3
Komisi Agama Kritisi Pelibatan TNI dalam Menciptakan Kerukunan Umat
GoNews Group
17 jam yang lalu
Komisi Agama Kritisi Pelibatan TNI dalam Menciptakan Kerukunan Umat
4
Semen Padang Buat Aplikasi Hemat Biaya Transportasi Hingga Miliaran
Padang
14 jam yang lalu
Semen Padang Buat Aplikasi Hemat Biaya Transportasi Hingga Miliaran
5
Disdik Padang Jelaskan Persoalan Sistem Zonasi Pertimbangkan Umur
Padang
13 jam yang lalu
Disdik Padang Jelaskan Persoalan Sistem Zonasi Pertimbangkan Umur
6
Belajar Jarak Jauh Dipermanenkan, Persatuan Guru Tolak Kebijakan Nadiem Makarim
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Belajar Jarak Jauh Dipermanenkan, Persatuan Guru Tolak Kebijakan Nadiem Makarim
Loading...
Home >  Artikel >  Ragam

Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Ombudsman Jateng Minta Dilakukan Autopsi

Ratusan Petugas KPPS Meninggal, Ombudsman Jateng Minta Dilakukan Autopsi
Ilustrasi TPS. (detik.com)
Kamis, 30 Mei 2019 14:17 WIB
SEMARANG - Kematian ratusan petugas KPPS Pemilu 2019 dinilai janggal, karena itu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) mendesak kepolisian untuk segera melakukan autopsi terhadap para korban.

''Kasus meninggalnya petugas KPPS dan anggota TPS memang masih janggal. Satu cara yang bisa membuktikan dengan autopsi. Dengan hasil autopsi bisa ketahuan hasil visumnya, saya kira atas nama negara bisa dilakukan demi mengungkap kasus ini,'' kata pelaksana tugas Ketua Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu di Semarang, Kamis (30/5), seperti dikutip dari merdeka.com.

Dia menegaskan, kepolisian harus bisa mengungkap kasus kematian yang melibatkan ratusan petugas KPPS dan TPS. Sebab dalam penyelidikan kasus tersebut dinilai gagal menemui titik terangnya.

''Kita perhatikan justru data yang korban meninggal ini masih sebatas audit verbal saja. Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Padahal itu belum bisa dijadikan patokan data permanen. Masih sekadar data yang terus berjalan hingga kini,'' jelasnya.

KPU RI hingga kabupaten/kota dinilai telah melakukan maladministrasi dalam proses seleksi KPPS dan pengawas TPS untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebab, pihaknya mencermati setiap petugas tidak pernah diberi perlindungan hukum yang cukup.

''Jadi pemberian honor bagi petugas juga tidak ada patokan yang pasti. Termasuk jam kerja di lapangan yang terkesan diforsir, ini yang menimbulkan banyak korban berjatuhan,'' jelasnya.

Terkait batasan usia petugas yang direkrut telah berusia di atas 40 tahun. Ini sudah termasuk kelalaian petugas KPU dalam seleksi. Apalagi pemerintah tidak memberikan perlindungan kesehatan bagi petugas.

''Jadi yang dilihat sekarang kan dari segi umur hanya ada batasan minimal saja. Temuan-temuan ini kita peroleh dari keterangan keluarga korban,'' tutupnya. ***

Editor : hasan b
Sumber : merdeka.com
Kategori : Ragam

Loading...
www www