Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ikatan Keluarga Magek Pekanbaru Salurkan Zakat Mal kepada Anggota Terdampak Covid-19
Umum
22 jam yang lalu
Ikatan Keluarga Magek Pekanbaru Salurkan Zakat Mal kepada Anggota Terdampak Covid-19
2
Kemendes PDTT Diharap Libatkan Universitas Awasi BLT Desa
Ekonomi
22 jam yang lalu
Kemendes PDTT Diharap Libatkan Universitas Awasi BLT Desa
3
Garuda Siapkan 'Service Recovery' pasca Pembatalan Penerbangan WNI dari Abu Dhabi
Ekonomi
22 jam yang lalu
Garuda Siapkan Service Recovery pasca Pembatalan Penerbangan WNI dari Abu Dhabi
4
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
Politik
4 jam yang lalu
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
5
Amerika Chaos, MPR Minta KBRI Lindungi WNI
GoNews Group
2 jam yang lalu
Amerika Chaos, MPR Minta KBRI Lindungi WNI
6
Polisi Panggil Sejumlah Saksi Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketua KPU Sumbar
Sumatera Barat
4 jam yang lalu
Polisi Panggil Sejumlah Saksi Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketua KPU Sumbar
Loading...
Home >  Artikel >  Ragam

Bawaslu Putuskan Input Situng KPU Langgar Prosedur

Bawaslu Putuskan Input Situng KPU Langgar Prosedur
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Ketua Bawslu Abhan dan anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam sidang putusan tentang input Situng KPU. (kumparan.com)
Kamis, 16 Mei 2019 13:07 WIB
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar tata cara dan prosedur dalam menginput data di sistim penghitungan (Situng) hasil Pemilu 2019.

''Mengadili, satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau Situng,'' ujar Ketua Bawaslu Abhan di dalam persidangan di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5), seperti dikutip dari kumparan.com.

''Dua, memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam Situng,'' lanjutnya.

Dalam persidangan hadir juga anggota majelis sekaligus komisioner Bawaslu Ratna Dewi. Ratna menjelaskan, KPU berkewajiban untuk memastikan data yang diinput di dalam Situng merupakan data yang valid dan sudah terverifikasi.

''KPU berkewajiban untuk memastikan data yang dimasukkan dalam Situng website KPU 2019 adalah data yang valid telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memastikan kepada masyarakat bahwa KPU telah menggelar pemilu secara transparan, independen, imparsial, dan berkeadilan,'' jelas Ratna.

Namun dalam persidangan, majelis tak menyebut untuk menghentikan Situng KPU. Namun, hanya memperbaiki prosedur dan tata cara dari input data Situng KPU menjadi akurat.

Sebelumnya, serangkaian sidang telah dijalankan yaitu sidang putusan awal, sidang mendengarkan keterangan pelapor dan terlapor, dan sidang mendengarkan keterangan ahli. Begitu juga dengan sidang keterangan pihak terkait yang dihadirkan Bawaslu, hingga kesimpulan yang diberikan pelapor dan terlapor ke kantor Bawaslu.

Sidang ini berawal dari laporan yang dilayangkan Direktorat Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, ke Bawaslu terkait Situng KPU dan quick count lembaga survei. Dia menilai Situng KPU menimbulkan keresahan dan membuat tingkat kepercayaan masyarakat berkurang.

''BPN Prabowo-Sandi melaporkan ke Bawaslu tentang Situng KPU, di mana sudah kami nilai bahwa Situng KPU ini sudah meresahkan. Situng KPU ini bisa membuat kepercayaan masyarakat kepada demokrasi kepada pemilu itu menjadi berkurang,'' kata Dasco pada 2 Mei 2019.***

Editor : hasan b
Sumber : kumparan.com
Kategori : Ragam

Loading...
www www