Kaum Disabilitas Minta Pasal 104 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dihilangkan, Begini Bunyinya

Kaum Disabilitas Minta Pasal 104 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dihilangkan, Begini Bunyinya
Sejumlah penyandang disabilitas mental berada di Panti Rehabilitasi Yayasan Galuh, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/2/2019). (republika.co.id)
Sabtu, 09 Maret 2019 08:25 WIB
JAKARTA - DPR diminta menghilangkan Pasal 104 dalam Rancangan Undang-Udang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), karena dinilai merupakan diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas mental.

Dikutip dari republika.co.id, permintaan itu disampaikan saat audiensi Koalisi Gerakan Perempuan Disabilitas dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/3).

''Mengingatkan kepada DPR RI untuk menghapus pasal 104 sesuai dengan surat Komnas Perempuan kepada Panja RUU P-KS Komisi VIII DPR RI,'' kata Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti dalam audiensi tersebut.

Yeni mengatakan di dalam pasal 104 itu dijelaskan bahwa pemaksaan kontrasepsi bukan merupakan tindakan pidana apabila dilakukan kepada disabilitas mental. Adanya pengecualian tersebut menurutnya bentuk diskriminasi terhadap kelompok disabilitas.

''Pengecualian itu yang kita, 'wah kok dikecualikan, gimana? diskriminasi', jadi itu yang kita minta (dihapus),'' kata Yeni.

Hal senada juga disampaikan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maulani Rotinsulu. Menurutnya pasal tersebut dinilai melanggar prinsip-prinsip penghormatan atas tubuh seseorang.

''Tetap saja walaupun penyandang disabilitas, walaupun intelektualnya terbatas, walaupun disabilitas mental mereka kan sesama manusia. Prinsip dari UU nomor 8 (tahun 2016) kan bukan masalah terkait dengan dia bersikap seperti apa, dia gaya hidupnya bagaimana, berperilaku seperti apa, tapi bagaimana perlindungan itu harus dilakukan kepada mereka,'' ujarnya.

Sementara itu anggota Panja RUU Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku akan terus melakukan pembahasan dengan para pakar. Menurutnya pembahasan RUU tersebut harus hati-hati dalam penggunaan bahasa.

''Ahli bahasa pun akan kami panggil pada saat kami melakukan pembahasan daftar inventaris masalah sehingga mungkin yang selama ini bisa dikatakan menjadi pembahasan hangat di masyarakat adalah kata-kata yang multitafsir,'' jelasnya.

Pasal 104 pada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbunyi:

''Dalam hal pemasangan kontrasepsi terhadap orang dengan disabilitas mental yang dilakukan atas dasar permintaan keluarga berdasarkan pertimbangan ahli untuk melindungi keberlangsungan hidup orang tersebut bukan merupakan tindak pidana''.

Turut hadir perwakilan beberapa himpunan dalam audiensi itu, diantaranya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJSI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB), dan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA). Sementara anggota Panja RUU PKS yang hadir yaitu Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo, Diah Pitaloka, dan I Gusti Agung Putri Astrid.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Babi Hutan Berjalan di Atap Rumah Hebohkan Warga Banjarnegara, Begini Penampakannya
GoSumbar.com Ketahuan Hamil 4 Pekan, Ketua Rombongan 7 Kloter 38 Dipulangkan
GoSumbar.com Mini Bus Bermuatan 25 Penumpang Terjun ke Jurang di Jalan Lintas Sumatera, 4 Tewas
GoSumbar.com Cegah Penumpang KM Tidar Bunuh Diri, Kepala Stasiun Radio Pantai Tercebur ke Laut dan Hilang
GoSumbar.com Kapolri Ungkap 400 Kombes Berebut Jadi Brigjen, Banyak yang Cari Dukungan dan Keluarkan Uang
GoSumbar.com Sempat Terbang dan Kembali ke Embarkasi, Pesawat Garuda Pengangkut Jamaah Haji Delay 11 Jam
GoSumbar.com Pemerintah Alokasikan Rp10 Triliun untuk Tunjangan Pengangguran
GoSumbar.com Korban Salah Tangkap, Disiksa, Dipaksa Mengaku Membunuh dan Dipenjara 3 Tahun, 4 Pengamen Tuntut Ganti Rugi
GoSumbar.com Setelah Kisah Pilunya Tinggal di Toilet Sekolah Diberitakan Media, Bantuan Mengalir kepada Guru Honor Nining
GoSumbar.com Arab Saudi dan Negara Teluk Dukung Kebijakan China Penjarakan 1,5 Juta Muslim Uighur dan Dilarang Shalat
GoSumbar.com Pembangunan Ibukota Baru di Kalimantan akan Dimulai, Ini Persiapannya
GoSumbar.com Bali Pernah Diterjang Tsunami yang Merenggut Ribuan Jiwa
GoSumbar.com Ribuan Ikan Terdampar di Pantai Sebelum Gempa M 6,0 Guncang Bali, Begini Penjelasan BMKG
GoSumbar.com Anak Guru Mengaji dari Solok Selatan Jadi Lulusan Terbaik Akpol 2019
GoSumbar.com Usai Bertemu Prabowo, Amien Rais: Sampai Sekarang Pun Alhamdulillah Masih Istiqomah
GoSumbar.com Konsumsi Rokok Penduduk Miskin Indonesia Terbesar Kedua, Kalahkan Telur dan Daging Ayam
GoSumbar.com Hasil Kajian KPK, 40 Persen Sektor Industri Kelapa Sawit Tak Patuh Bayar Pajak
GoSumbar.com Kata Pengamat, Penumpang Berhak Ambil Gambar dalam Pesawat karena Sudah Bayar Tiket dan Demi Keselamatan
wwwwww