Media Australia Sebut Ba'asyir Batal Bebas Setelah Jokowi Didesak PM Scott Morrison

JAKARTA - Media Australia, Australian Associated Press (AAP), menyebutkan, pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dibatalkan setelah Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati Australia.

Dikutip dari okezone.com yang melansir the guardian, Australian Associated Press (AAP), Senin (21/1/2019) lalu, menuliskan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menyebut keputusan pembebasan Ba'asyir tengah ditinjau ulang. Hal itu terjadi beberapa jam setelah Scott Morrison mendesak Jokowi menghormati Australia.

Berita berjudul Bali bombings: Indonesia reviews Abu Bakar Bashir's release after Morrison's request itu melaporkan konferensi pers Wiranto pada Senin malam. Saat itu, Wiranto mengatakan dirinya ditugaskan untuk mengoordinasikan peninjauan ulang terhadap semua aspek.

Selain desakan atas nama kemanusiaan, menurut Wiranto saat itu, pembebasan Abu Bakar Ba'asyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan terhadap Pancasila, hukum, dan lain sebagainya.

''Presiden tidak grusa-grusu, serta merta, tapi perlu mempertimbangkan aspek lainnya. Oleh karena itu Presiden memerintahkan pejabat terkait meminta kajian mendalam dan komprehensif merespons permintaan itu,'' kata Wiranto dilansir Bisnis/JIBI.

Sebelumnya, Jokowi mengonfirmasi pernyataan Yusril Ihza Mahendra tentang rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir karena alasan kemanusiaan. Merespons rencana itu, PM Morrison langsung mengontak pemerintah Indonesia.

''Banyak orang Australia meninggal secara mengerikan malam itu [tragedi bom Bali], dan saya pikir orang-orang Australia di manapun berharap masalah ini diselesaikan dengan serius oleh pemerintah, dan itu benar,'' kata Morrison kepada media di Australia, Senin lalu.

''Tapi pemerintah Indonesia juga harus menunjukkan penghormatan kepada Australia untuk menangani isu ini.''

Abu Bakar Ba'asyir dihukum bukan karena kasus bom Bali, melainkan karena dinilai terlibat dalam pelatihan militan di Aceh pada 2010. Namun, Australia menyebut dia adalah pemimpin spiritual Jemaah Islamiyah yang dianggap terlibat dalam bom Bali 2002.

Sebanyak 88 orang dari 200 korban meninggal dalam tragedi bom di Bali itu adalah orang Australia. Itulah mengapa Australia menolak kelonggaran terhadap Ba'asyir.

Gagal Jaga Kedaulatan

Sementara politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi gagal menjaga kedaulatan negara, bila benar alasan pemerintah urung membebaskan Abu Bakar Baasyir karena permintaan PM Australia .

Sebelumnya Ferdinand pernah menduga bahwa adanya indikasi pemerintah mendapatkan tekanan dari pihak asing sehingga mengurungkan niatnya membebaskan Abu Bakar Baasyir. Dugaan Ferdinand kemudian terjawab usai adanya pemberitaan dari kantor berita Australia, Australian Associated Press yang menyebut PM Australia meminta Jokowi menghormati para korban Bom Bali I.

''Jika benar pembatalan pembebasan ABB itu atas permintaan Australia, maka Jokowi betul-betul tidak mampu menjaga kedaulatan negara,'' kata Ferdinand kepada Suara.com, Rabu (23/1/2019).

Dengan melihat langkah cepat pemerintah yang langsung membatalkan status pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena ada desakan dari PM Australia, Ferdinand pun menilai kalau Jokowi sangat mudah diintervensi pihak asing. Menurutnya hal tersebut tidak baik bagi bangsa Indonesia.

''(Jokowi) tidak mampu menjaga posisi Indonesia sebagai negara berdaulat. Jokowi menjadi sangat mudah ditekan oleh asing. Dan ini tidak baik untuk bangsa,'' pungkasnya.***