Abaikan Kemarahan Para Politisi, Trump Pastikan Tarik Pasukan AS dari Suriah

''Kami akan mengirim pasukan kami kembali ke rumah,'' tulis Trump dalam akun Twitter pribadinya, seperti dikutip goriau.com dari republika.co.id.  

Sebelumnya, Trump telah mengumumkan penarikan tersebut pada 19 Desember, dimana penarikan akan dilakukan selama 30 hari.

Namun secara mendadak Trump memerintahkan komandan pasukan AS di Irak dan Suriah, Paul J LaCamera untuk menarik sekitar dua ribu tentara AS keluar selama beberapa bulan.  

Meski begitu, para pejabat militer menolak memastikan kapan penarikan tersebut dilakukan. Mereka mengaku masih menghindari berubahnya keputusan Trump yang dapat terjadi kapan saja. 

Pada Ahad (30/12) lalu, Senator AS Lindsey Graham mengatakan Trump telah setuju untuk memperlambat jadwal. 

''Kami akan meminta (Trump) untuk duduk bersama pada jendral dan mempertimbangkan kembali bagaimana melakukan ini (penarikan pasukan),'' kata Graham kepada awak media yang dilansir dari Aljazeera. 

Di sisi lain, keputusan Trump untuk menarik pasukan AS keluar dari Suriah telah membuat marah banyak politisi, termasuk mereka yang berada di dalam Partai Republik sendiri, serta pejabat Pentagon. 

Bahkan, Menteri Pertahanan James Mattis tiba-tiba mengundurkan diri setelah mendengar keputusan Trump tersebut.  

Sedangkan Brett McGurk, utusan utama AS dalam perang melawan ISIS, mengumumkan akan meninggalkan jabatannya lebih awal dari yang diperkirakan karena keputusan itu. 

Kritik tidak hanya datang untuk memperingatkan kebangkitan ISIS, tetapi juga bentuk kekhawatiran pengkhianatan pasukan Kurdi yang didukung AS di Suriah dan membuat mereka rentan terhadap serangan dari pasukan Turki.  

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk terus berusaha menghadapi Iran di Timur Tengah. 

Pompeo juga menegaskan tidak akan mengubah apapun yang telah dikerjakan pemerintah AS bersama Israel. ''Kampanye untuk melawan ISIS dan agresi Iran akan terus berlanjut,'' tegas Pompeo.***