Pemerintah Berencana Sederhanakan Tunjangan PNS

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berencana menyederhanakan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS).

Hal itu ikut dibahas dalam rapat reformasi birokrasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Rapat yang dibuka Wapres Jusuf Kalla itu dihadiri sejumlah menteri, antara lain: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PAN-RB Asman Abnur.

Dikutip dari merdeka.com, Sri Mulyani mengatakan, rencana penyederhanaaan tunjangan PNS itu merupakan usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

''Iya dari Menpan kan tadi diminta presentasi mengenai bagaimana arah reformasi birokrasi,'' ujar Menteri Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/9).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas mengenai keseluruhan masalah birokrasi termasuk sistem perekrutan dan konsolidasi fungsi. Namun, pertemuan tersebut masih belum mengambil keputusan pasti.

''Masalah keseluruhan, organisasi, mengenai masalah sistem perekrutan. Kemudian dari sisi konsolidasi fungsi, dan juga dari sisi bentuk penggajiannya. Tapi itu kan masih sangat umum. Jadi masih belum bisa dikomentari ya,'' jelasnya.

Terkait penyederhanaan tunjangan PNS, Menteri Sri Mulyani menolak mengomentari bahwa hal tersebut dilakukan untuk penghematan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

''Tidak juga, karena masih umum jadi enggak bisa dikomentarin ya,'' jelasnya.***