Menkeu Sebut Utang Pemerintah Menurun, Hasil Audit BPK Ungkap Malah Terus Meningkat Sejak 2015

JAKARTA - Rasio utang pemerintah pusat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Namun rasionya masih di bawah ambang batas 60 persen dari PDB.

Data itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara. ''Pada Tahun 2014, rasio utang terhadap PDB hanya mencapai 24,7 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 24,9 persen. Namun, tahun 2015 meningkat menjadi 27,4 persen,'' ujar Moermahadi di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (31/1), seperti dikutip dari merdeka.com.

Moermahadi melanjutkan, utang pemerintah kembali naik pada 2016 dan 2017. Di mana utang tersebut meningkat masing-masing sebesar 28,3 persen dan 29,39 persen. ''Tahun 2016 utang juga naik sebesar 28,3 persen dan tahun 2017 menjadi 29,39 persen,'' jelasnya.

Peningkatan rasio utang tersebut tidak lepas dari terus meningkatnya realisasi pembiayaan utang dari tahun 2015 sampai 2017 yaitu sebesar Rp380 triliun pada tahun 2015, Rp403 triliun pada tahun 2016, dan Rp429 triliun pada tahun 2017.

Selain itu, nilai pokok atas utang pemerintah tanpa memperhitungkan unamortized discount dan unamortized premium mencapai sebesar Rp3.993 triIiun yang terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp2.402 triliun atau 60 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp1.591 atau 40 persen.

Menkeu Sebut Menurun

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang Indonesia terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pemerintah sendiri terus berupaya agar utang Indonesia terjaga pada target yang telah ditetapkan.

''Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang keuangan, setiap tahun kita tidak boleh utang lebih dari 3 persen dari total kue ekonomi kita,'' katanya seperti dikutip Antara, Jawa Tengah, Sabtu (26/5).

Sri Mulyani menjelaskan, dua tahun lalu utang Indonesia berada pada angka 2,99 persen dari produk domestik bruto sebesar Rp 14.000 triliun. Tahun lalu turun menjadi 2,55 persen, dan tahun ini kembali turun menjadi 2,19 persen.

''Pemerintah menargetkan pada tahun depan, utang kita bisa turun 2 persen dari angka saat ini,'' jelasnya.

Batas maksimum utang total tidak boleh lebih 60 persen dari PDB dalam negeri. Oleh karena itu, jika melihat PDB Indonesia sekitar Rp14.000 triliun, batas maksimum utang hanya bisa mencapai Rp8.400 triliun. ''Padahal sekarang utang kita sekitar Rp4.000 triliun,'' jelasnya.

Terkait hal itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyayangkan pernyataan mengenai utang negara yang seakan-akan memojokkan pemerintah. ''Utang ini bukan seenaknya Menteri Keuangan, semua sudah diatur dalam undang-undang,'' katanya.

Selama ini, utang masa lalu Indonesia juga telah dibayarkan tetapi ada pengajuan utang baru. Utang baru tersebut dampak dari neraca perdagangan dalam negeri yang mengalami defisit.

''Untuk diketahui, penerimaan negara yang di antaranya berasal dari pajak dan hibah sebesar Rp1.890 triliun, sedangkan untuk kebutuhan belanja negara sekitar Rp2.200 triliun. Pada prinsipnya kita mengalami defisit sekitar Rp325 triliun,'' paparnya.

Tingginya kebutuhan belanja negara tidak lepas dari banyaknya subsidi dari pemerintah yang masih dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi infrastruktur untuk kemudahan hidup masyarakat termasuk untuk perkembangan industri di dalam negeri.***