Hakim Agung Artidjo Perberat Vonis 2 Terdakwa Korupsi KTP Elektronik Jadi 15 Tahun Penjara, Begini Tanggapan KPK

JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Hakim Agung Artidjo Alkostar memperberat vonis dua terdakwa kasus korupsi proyek KTP elektronik Irman dan Sugiharto, dari 7 dan 5 tahun penjara menjadi masing-masing 15 tahun penjara.

Dikutip dari merdeka.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan kasasi atas dua terdakwa kasus korupsi KTP elektronik tersebut.

''Kalau sudah diputus Kasasi tentu artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Nanti begitu putusan diterima akan kami pelajari lebih lanjut,'' ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (19/4).

Kendati begitu, KPK menilai hukuman dua mantan pejabat Kemendagri itu tak seharusnya diperberat. Pasalnya, Irman dan Sugiharto telah ditetapkan sebagai justice collaborator (JC).

''KPK mengabulkan sebagai JC karena memang para terdakwa tersebut sangat berkontribusi mengungkap pelaku lain yang lebih besar dan lain-lain di kasus proyek e-KTP ini. Kemauan para terdakwa untuk membuka fakta-fakta di sidang sangat membantu penanganan perkara ini,'' jelas Febri.

Terkait dengan posisi sebagai JC, KPK berharap semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Misalnya, kata Febri, memberikan fasilitas keringanan tuntutan, hukuman dan hak narapidana.

Sebelumnya, MA memperberat hukuman terdakwa kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto. Kedua mantan pejabat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri itu divonis 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 8 bulan kurungan.

''Iya betul sudah putus kemarin. Kemarin Rabu tanggal 18 (April 2018),'' ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (19/4).

Putusan kasus e-KTP dengan Nomor Perkara 430/K/pid-sus/2018 ini juga mewajibkan Irman mengganti USD 500 ribu dan Rp 1 miliar dikurang USD 300 ribu yang sudah dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan Sugiharto, uang penggantinya USD 450 ribu dan Rp 460 juta dikurang USD 430 ribu ditambah 1 unit mobil Honda Jazz senilai Rp 150 juta kepada KPK.

''Bila (uang pengganti tak dibayar) masing-masing hukumannya ditambah 5 tahun (untuk Irman) dan 2 tahun penjara (untuk Sugiharto),'' kata Suhadi soal putusan kasus KTP elektronik.

Majelis hakim MA Artidjo Alkautsar dengan anggota Abdul Latief dan Lumeh memperberat hukuman Irman dan Sugiharto, lantaran keduanya diduga sebagai pelaku utama.***