Ketua KPU Bolehkan Jokowi Kampanye Gunakan Pesawat Kepresidenan, Ini Alasannya

Ketua KPU Bolehkan Jokowi Kampanye Gunakan Pesawat Kepresidenan, Ini Alasannya
Pesawat Kepresidenan RI. (republika.co.id)
Senin, 09 April 2018 22:21 WIB
JAKARTA - Bila lolos sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang, Joko Widodo alias Jokowi dibolehkan menggunakan pesawat kepresidenan untuk kegiatan kampanye.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, pesawat kepresidenan merupakan salah satu hak melekat yang dimiliki oleh presiden, karena itu calon presiden pejawat tetap boleh menggunakannya saat kegiatan kampanye..

''Loh hal itu (pesawat kepresidenan) kan yang melekat,'' ujar Arief kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Dia mengatakan, jika capres pejawat menggunakan kendaraan yang tidak terstandar pengamanannya justru akan berisiko, karena terkait keamanan dan keselamatan presiden.

Hal itu terkait dengan kedudukan capres pejawat yang tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

''Itu bisa berisiko, kalau kita nggak punya presiden risikonya besar. Makanya presiden itu punya standar-standar tertentu, pengamanannya, transportasinya, dan sebagainya itu melekat,'' kata Arief.

Merujuk kepada hal tersebut, Arief pun menegaskan bahwa mobil kepresidenan dapat digunakan oleh Presiden saat berkampanye.

''Kenapa nggak pakai mobil umum saja? oh berbahaya, karena ada standar-standar pengamanan itu yang ditentukan,'' kata Arief.

Sebelumnya, pemerintah, DPR dan KPU telah menyepakati bahwa capres pejawat harus cuti jika melakukan kampanye untuk Pemilu mendatang. Namun, cuti bagi capres pejawat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan wakil presiden (wapres).

Kesepakatan itu dilakukan dalam rapat dengar pendapat antara KPU, pemerintah dan Komisi II DPR pada Selasa (3/4). ''Sudah disepakati. Jadi pemerintah pun sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme cuti bagi capres pejawat. Selain itu, dalam rancangan PKPU kampanye sudah kami atur cuti tersebut sedemikian rupa,'' ujar Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, kepada wartawan di kompleks parlemen, Selasa (3/4).

Wahyu mengatakan, aturan yang mewajibkan capres untuk cuti pada saat kampanye itu tidak bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Artinya, meski diwajibkan untuk cuti, para presiden dan wakil presiden yang nantinya kembali maju sebagai capres tetap memiliki kekuasaan yang utuh.

''Cuti itu diberlakukan sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas dasar yang melekat kepada presiden dan wakil presiden,'' katanya.

Adapun yang dimaksud fasilitas yang melekat adalah fasilitas pengamanan dan beberapa fasilitas lainnya. Dia pun mengingatkan jika cuti bagi capres pejawat hanya dilakukan saat yang bersangkutan melakukan kampanye.

''Posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap. Namun, yang harus dititikberatkan adalah tidak menggunakan fasilitas negara (ketika kampanye),'' kata Wahyu.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, mengatakan pihaknya sedang menyusun PP yang mengatur cuti kampanye bagi calon presiden (capres) pejawat.

Peraturan itu nantinya juga mengatur cuti bagi wakil presiden, menteri, hingga kepala daerah terhadap pelaksanaan kampanye Pemilu 2019.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Mati Mesin, Kapal Pesiar Mengangkut Warga Asing dan WNI Karam di Laut Banda
GoSumbar.com Orangutan dan Bayinya Disiksa Secara Keji di Aceh, 74 Peluru Bersarang di Tubuh dan Matanya
GoSumbar.com Caleg di Pasaman Barat Cabuli Putri Kandung Sejak Umur 9 Hingga 17 Tahun, Begini Terungkapnya
GoSumbar.com 52 Warga Watu Bonang Mengungsi ke Ponpes, Ternyata Ini Identitas Pria yang Sebar Isu Kiamat Sudah Dekat
GoSumbar.com Yakin Kiamat Sudah Dekat, 52 Warga Desa Watubonang Eksodus ke Ponpes di Malang
GoSumbar.com Tolak Menyerah, Istri Terduga Teroris di Sibolga Nekat Ledakkan Diri
GoSumbar.com Warga Sibolga Kembali Dikejutkan 2 Ledakan Bom Rabu Dini Hari
GoSumbar.com 7 Jam Dikepung, Istri Terduga Teroris di Sibolga Tak Juga Menyerah, Bertahan dalam Rumah bersama Anaknya
GoSumbar.com Prabowo Pukul Tangan Pengawalnya karena Dorong Emak-emak dengan Kasar
GoSumbar.com Bantah Klaim Menkumham, Mahathir Sebut Pembebasan Siti Aisyah Bukan Hasil Lobi Pemerintah Indonesia
GoSumbar.com Patuhi Larangan Kemenhub, Garuda Indonesia Stop Operasikan Boeing 737 Max 8
GoSumbar.com Lieus Sebut Polisi Persulit Perizinan Konser Hadapi dengan Senyuman Ahmad Dhani
GoSumbar.com Safari Politik 3 Hari di Sumut, Maruf Amin Klaim Sukses Rebut Suara Prabowo
GoSumbar.com Pasca Jatuhnya Lion Air dan Ethiopian Airlines, China Larang Operasikan Boeing 737 MAX 8
GoSumbar.com Beredar Kabar Pesawat Prabowo Dilarang Mendarat di Banjarmasin, Angkasa Pura I Membantah
GoSumbar.com Hakim Bebaskan Siti Aisyah dari Dakwaan Membunuh Kim Jong Nam
GoSumbar.com WNI yang Jadi Korban Ethiopian Airlines Seorang Wanita yang Bekerja untuk World WFP PBB
GoSumbar.com Jenis Ethiopian Airlines yang Jatuh Sama dengan Lion Air, Kemenhub Diminta Awasi Ketat Boeing 737 Max 8
wwwwww