Pemerintah dan DPR Sepakat Naikkan Ongkos Haji, Ini Besarannya

JAKARTAPemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI sepakat menaikkan ongkos naik haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1439 Hijriah atau tahun 2018 Masehi disepakati Rp35.235.290 atau naik Rp35.235.290 dibanding tahun 2017.

Kesepakatan ppemerintah dengan DPR tersebut diungkapkan Ketua Panja BPIH yang juga Wakil Ketua Komisi VIII Noor Achmad, Senin (13/2/2018).

''Rincian BPIH sebesar Rp35.235.602 itu adalah harga tiket penerbangan Rp27.495.842, harga pemondokan sebesar Rp2.384.760 dan biaya izin tinggal (living allowance) sebesar Rp5.355.000,'' jelas Politikus Partai Golkar dalam pesan singkatnya, seperti dikutip dari republika.co.id.

Noor Achmad menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu dikarenakan ada kebijakan pengenaan Pajak Penambahan Nilai dari Pemerintah Arab Saudi sebesar lima persen.

''Adanya pajak baladiyah sebesar lima persen dan kenaikan harga BBM di Arab Saudi mencapai 180 persen dan juga fluktasi mata uang dolar,'' tambahnya.

Walaupun BPIH mengalami kenaikan, pihaknya menyepakati peningkatan pelayanan di antaranya jumlah makan di Makkah menjadi 40 kali.

Sebelumnya hanya 25 kali, dan di Madinah sebanyak 18 kali serta menyediakan tambahan snack di pemondokan Makkah.

Selain itu, waktu tinggal jamaah di Arab Saudi selama 41 hari dan penambahan alokasi kuota petugas haji Indonesia tahun 2018.

''Itu sesuai ketersediaan barcode adalah sejumlah 4.100 orang serta peningkatan kualitas koper dan tas kabin bagi jemaah haji,'' kata Noor Achmad.

Meski demikian, Noor Achmad menyampaikan pembahasan BPIH 2018 sendiri berlangsung dinamis dan kerap berbeda pendapat.

Namun perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan pelayanan dan perlindungan jamaah haji.

''Rapat Panja yang dilakukan sebanyak empat kali RDP, dan tiga kali konsinyering masing-masing tiga hari, dan Forum Grup Discussion (FGD),'' tutup Noor Achmad. ***