Usut Dugaan Adanya Calon Gubernur Riau yang tidak Laporkan Istri Kedua ke KPU, Bawaslu Periksa Saksi Ahli

Usut Dugaan Adanya Calon Gubernur Riau yang tidak Laporkan Istri Kedua ke KPU, Bawaslu Periksa Saksi Ahli
Ilustrasi. (int)
Jum'at, 23 Februari 2018 13:23 WIB
PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau terus menyelidiki adanya dugaan ketidakakuratan data yang disampaikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau saat mendaftar. Pasalnya, saat ini masuk laporan, ada pasangan calon yang diduga punya istri dua, tapi tidak dilaporkan ke KPU.

Bawaslu Riau pasca menerima laporan pemalsuan data tersebut telah meminta keterangan seorang saksi ahli dari Komisi Pemilihan Umum Riau dalam penyelidikan laporan mengenai dugaan bahwa lembaga penyelenggara pemilu meloloskan seorang calon gubernur yang berpoligami namun tidak melaporkannya saat pendaftaran calon peserta Pilkada Riau 2018.

"Kita melakukan klarifikasi terhadap saksi ahli dari KPU Riau, Ibu Nur Syarifah yang menjabat sebagai Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat. Ini terkait pengaduan dari Dendy yang mengadukan KPU Riau," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan di Pekanbaru, Jumat, mengenai pemeriksaan Nur Syarifah di Sentra Gakumdu Bawaslu Riau.

Sebelumnya, seorang warga Pekanbaru bernama Dendy melaporkan dugaan adanya calon gubernur yang tidak jujur karena tidak mengungkap bahwa dia berpoligami. Dendy sebelumnya melaporkan terkait dua Kartu Keluarga (KK) yang diduga milik caon Gubernur di Jakarta dan Pekanbaru.

"Kita juga merencanakan akan meminta pendapat ahli hukum tata negara dan ahli hukum pidana untuk memproses kasus ini," kata Rusidi.

Ia menjelaskan, Dendy melaporkan KPU Riau ke Bawaslu karena menduga lembaga penyelenggara pemilu itu telah melanggar aturan lantaran telah meloloskan pasangan calon, yang diduga sudah berpoligami namun tidak menyebutkannya dalam persyaratan pendaftaran.

Sebelumnya, KPU Riau tidak menindaklanjuti laporan Dendy karena menilai hal itu tidak melanggar substansi dalam syarat pencalonan Pilkada. KPU beralasan tidak bisa mempermasalahkan KK ganda karena bukan merupakan syarat pencalonan. KPU Riau menilai kandidat tidak wajib melampirkan KK sebagai syarat, melainkan cukup dengan KTP elektronik dan identitas istri. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:antaranews.com
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Meski Ada Jenderal Ikut Pilkada, Anggota TNI yang tak Netral akan Dipenjarakan
GoSumbar.com PNS Dilarang Kampanye via Medsos, Nge-like pun tidak Boleh
GoSumbar.com Peta Berubah, Pilgubri 2018 Diperkirakan Hanya Diikuti 2 - 3 Pasangan Pasca Penetapan Arsyadjuliandi Rachman Sebagai Calon PDIP
GoSumbar.com Mahfud Ungkap Tarif Suap Rektor UIN Rp5 Miliar, KPK Diminta Selidiki
GoSumbar.com Ditentukan Menag, Busyro Sebut Ada Potensi Suap dalam Pemilihan Rektor UIN
GoSumbar.com Orang Misterius Obrak-abrik Isi Masjid di Banyumas, 50 Kitab Kuning dan Alquran Dibuang ke Sumur
GoSumbar.com Survei Kompas; Kader Partai Pengusung Jokowi Banyak Membelot, Golkar 41,7%, Hanura 38,9% dan PKB 30,1%
GoSumbar.com Waktunya Sudah Dekat, Hampir Semua Agenda Kampanye Prabowo-Sandi Belum Dapat Izin dari Aparat
GoSumbar.com Wanita Cantik Ini Lakukan Pemerasan dengan Modus Ajak Pria Tidur di Kamar Kos
GoSumbar.com Petani Bawang yang Pernah Mengeluh Sambil Menangis di Hadapan Sandiaga Uno Ditahan Polisi
GoSumbar.com Kasus Proyek Meikarta, Demiz Pernah Lapor ke Jokowi Ada Menteri Main Bola Panas, Sebut Nama Luhut, Mendagri dan Sofyan
GoSumbar.com Survei Kompas; Prabowo-Sandi Kuasai DKI, Jabar, Banten dan Sumatera
GoSumbar.com Ditembak Kelompok Bersenjata, 1 Anggota Brimob Tewas dan 2 Terluka
GoSumbar.com Video Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes Viral, Polri Akan Cek Akun Penyebar
GoSumbar.com Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 72 Pati AD, AL dan AU, Ini Daftar Lengkapnya
GoSumbar.com Tanah Wakaf yang di Atasnya Berdiri Masjid Dicaplok Warga Asing, Ribuan Jamaah Demo ke Kantor BPN
GoSumbar.com Gempa Guncang Pariaman Dinihari Tadi, Berpusat di Darat pada Kedalaman 10 Kilometer
GoSumbar.com KPK Temukan Rp180 Juta dan USD 30 Ribu dari Ruang Kerjanya, Menag: Mohon Maaf Saya Belum Bisa Klarifikasi
wwwwww