Menkeu Ancam Hentikan Anggaran Kementerian/Lembaga yang Sering Revisi DIPA

JAKARTA - Menkeu Sri Mulyani Indrawati kesal dengan kementerian/lembaga (K/L) yang sering melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sri Mulyani mengancam akan memotong, bahkan menghentikan anggaran untuk K/L tersebut.

Dikutip dari sindonews.com, ditegaskan Sri, revisi perencanaan anggaran yang terlalu sering menandakan kementerian ataupun lembaga tidak serius saat melakukan penyusunan anggaran.

Dia mengatakan, pada tahun lalu setidaknya ada 52.400 revisi DIPA yang diajukan kementerian dan lembaga. Padahal, jumlah satuan kerja (satker) yang ada di K/L hanya berjumlah sekitar 26.000 unit.

''Saya minta Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan, selain saya berikan prestasi, tahun depan saya akan lakukan punishment saja. Yang lakukan revisi sangat sering, tahun depan tidak usah dikasih anggaran,'' katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Sri Mulyani menganggap, hukuman tersebut cukup adil untuk diberikan kepada kementerian dan lembaga. Sebab, jika mereka saja tidak serius merencanakan anggaran maka untuk apa negara memberikan anggaran kepada kementerian atau lembaga tersebut.

''Fair kan? Anda tidak bisa merencanakan anggaran, kenapa saya harus kasih anggaran. Merencanakan saja tidak bisa kenapa saya harus kasih anggaran. Benar enggak?'' jelasnya.

Selain akan memberikan penghargaan kepada K/L yang perencanaan anggarannya bagus, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengaku akan mengumumkan daftar K/L yang paling sering merevisi anggaran serta rekam jejak (track record) Satker di K/L selama 10 tahun kebelakang. Hal ini sebagai efek jera kepada mereka agar ke depan menjadi lebih baik lagi.

''Kita memberikan penghargaan, tapi di Indonesia kadang lebih efektif memberi rasa malu. Penghargaan kayak sudah tumpul saja, tapi kalau memberikan rasa malu itu lebih efektif. Orang enggak mau malu, selain efektif juga anggaran saya potong,'' tutur dia.

Dia menerangkan, APBN merupakan uang rakyat yang dikumpulkan satu demi satu untuk kemakmuran rakyat. Maka, penggunaan anggaran tersebut pun harus dilakukan secara baik dan didesain secara benar.

''Janji itu harus dipenuhi, dan kita harus kerja keras merencanakan secara baik, desain program secara benar. Sehingga, Anda tahu betul kalau dapat Rp10 miliar, Rp100 miliar, Rp1 triliun, Rp100 triliun itu untuk program prioritas pembangunan dan bisa dieksekusi. Rapi prosesnya, rapi perencanaan, akuntabilitas, hasilnya bagus untuk rakyat. Itu yang disebut mengurus negara dengan benar,'' tutur Menkeu.***