Gamawan Fauzi Siap Dihukum Mati Jika Terbukti Terima Uang Korupsi E-KTP

Gamawan Fauzi Siap Dihukum Mati Jika Terbukti Terima Uang Korupsi E-KTP
Mantan Mendagri Gamawan Fauzi hadir sebagai saksi pada persidangan kasus korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1). (republika.co.id)
Selasa, 30 Januari 2018 06:36 WIB
JAKARTA - Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dihadirkan sebagai saksi dengan terdakwa Setya Novanto dalam persidangan kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/1/2018). Dalam persidangan itu Gamawan menegaskan, dirinya siap dihukum mati jika terbukti menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP tersebut.

Dikutip dari republika.co.id, dalam persidangan, anggota majelis hakim Franky Tambuwun menanyakan, apakah Gamawan pernah menerima aliran dana proyek KTP-el. Kepada majelis hakim, Gamawan langsung membantahnya.

''Satu sen pun saya tidak pernah (terima aliran KTP-el). Demi Allah. Seingat saya ada tiga dosa besar, syirik, durhaka, dan sumpah palsu. Saya sedih sudah dua tahun betul-betul sengsara,'' ujar Gamawan.

''Saya siap dihukum mati yang mulia. Saya sering dicurigai, silakan cek saja. Sama sekali tidak ada niatan saja. Kalau ada foto atau apa, lalu juga saya dicurigai ke Singapura juga. Ini sudah fitnah keterlaluan,'' kata Gamawan.

Hakim Franky juga menanyakan apakah Gamawan pernah menerima aliran dana dari adiknya, Azmin Aulia. Diketahui, dalam persidangan sebelumnya, Azmin Aulia mengakui bahwa dia membeli ruko dan tanah milik Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. PT Sandipala merupakan anggota konsorsium pelaksanaan proyek e-KTP.

''Jadi, begitu Andi Narogong, bicara saya panggil adik saya dan tanya apa betul dikasih sama Paulus,'' katanya.

Menurut Gamawan, adiknya langsung menjelaskan secara rinci soal jual beli tanah dan kepemilihan ruko itu sama sekali bukan pemberian terkait e-KTP.

''Begini yang mulia, saya minta jaksa sama-sama kita jujur, begitu Andi bicara saya panggil adik saya mengapa kau tidak komunikasi dengan saya. Saya demi Allah saya bawa bukti. Ini bukti pembelian tanah di Brawijaya berdua dengan Jhony G Plate atas nama Paulus Tanos,'' ujarnya.

''Dia (Paulus Tanos) jual karena kesulitan uang dari pemerintah yang proyek belum turun. Kalau akta jual beli tidak bisa dipercaya gimana? Itu juga belinya kan atas nama perusahaan, bukan pribadi,'' ujarnya.

Gamawan Fauzi menambahkan seluruh proses transfer bank untuk pembayaran ruko dan tanah seluruhnya telah diserahkan ke KPK sebagai bukti. Dia juga mengaku tak tahu menahu adanya korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. ''Saya enggak mengerti proses KTP-el korupsinya di mana,'' kata Gamawan.

Bahkan, dia mengaku sempat marah besar saat mendengar isu pejabat Kemendagri menerima dana sebesar Rp78 miliar dari pengusaha penggarap proyek e-KTP. Padahal, dalam fakta persidangan pada Kamis (25/1) pekan lalu, mantan dirjen Dukcapil Kemendagri yang juga merupakan terdakwa kasus ini, Irman, mengatakan, Gamawan diam saat diberi tahu ada pengusaha yang memberikan sejumlah uang kepada mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

''Saya prinsip ke Irman, jangan Anda main-main, kemudian ketika dia bilang ini sumber dari Bu Dyah (Dirjen Kemendagri Dyah Anggraeni, red), tapi jumlah tidak jelas berapa, kan Bu Dyah katakan ini Sugiharto terima uang itu setelah proyek berjalan saya marah, saya berkali-kali katakan jangan ada KKN, jangan ada macam-macam, target harus tercapai ikuti peraturan berlaku,'' kata Gamawan.

Dalam persidangan, Gamawan juga mengaku tidak pernah mengetahui adanya pengaturan lelang dan pengadaan dalam proyek KTP-el. Dia juga menyatakan tidak mengetahui perihal penggelembungan anggaran.

Meski demikian, Gamawan membantah tidak melakukan pengawasan dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Gamawan mengatakan bahwa dia sudah meminta pendampingan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meminta dua kali audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, meminta pendampingan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Secara terpisah, KPK memanggil perawat pada RS Medika Permata Hijau Muh Nawawi Harunia dalam penyidikan tindak pidana menghalang-halangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-el atas tersangka Setya Novanto.

''Yang bersangkutan direncanakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fredrich Yunadi,'' kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Pada hari yang sama, KPK juga menerima surat dari Pengadilan Jakarta Selatan terkait sidang praperadilan yang diajukan oleh advokat Fredrich Yunadi. Adapun permasalahan yang dipersoalkan oleh mantan pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto adalah terkait penyelidikan yang tidak didasarkan pada laporan masyarakat. Kemudian, untuk penetapan tersangka, menurut dia, harus ada pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu.

KPK, kata dia, tentu yakin dengan seluruh proses formil ataupun kekuatan alat bukti yang dimiliki. Termasuk tentang ketentuan UU KPK yang berlaku khusus bahwa sejak penyelidikan sudah dapat mencari alat bukti.

''Dan ketika ditingkatkan ke penyidikan sudah ada tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup,'' ucap Febri.

Sidang pertama perkara Nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Jaksel itu dijadwalkan pada Senin (12/2), dengan dipimpin hakim tunggal Ratmoho. ***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Mahfud Ungkap Tarif Suap Rektor UIN Rp5 Miliar, KPK Diminta Selidiki
GoSumbar.com Ditentukan Menag, Busyro Sebut Ada Potensi Suap dalam Pemilihan Rektor UIN
GoSumbar.com Orang Misterius Obrak-abrik Isi Masjid di Banyumas, 50 Kitab Kuning dan Alquran Dibuang ke Sumur
GoSumbar.com Survei Kompas; Kader Partai Pengusung Jokowi Banyak Membelot, Golkar 41,7%, Hanura 38,9% dan PKB 30,1%
GoSumbar.com Waktunya Sudah Dekat, Hampir Semua Agenda Kampanye Prabowo-Sandi Belum Dapat Izin dari Aparat
GoSumbar.com Wanita Cantik Ini Lakukan Pemerasan dengan Modus Ajak Pria Tidur di Kamar Kos
GoSumbar.com Petani Bawang yang Pernah Mengeluh Sambil Menangis di Hadapan Sandiaga Uno Ditahan Polisi
GoSumbar.com Kasus Proyek Meikarta, Demiz Pernah Lapor ke Jokowi Ada Menteri Main Bola Panas, Sebut Nama Luhut, Mendagri dan Sofyan
GoSumbar.com Survei Kompas; Prabowo-Sandi Kuasai DKI, Jabar, Banten dan Sumatera
GoSumbar.com Ditembak Kelompok Bersenjata, 1 Anggota Brimob Tewas dan 2 Terluka
GoSumbar.com Video Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes Viral, Polri Akan Cek Akun Penyebar
GoSumbar.com Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 72 Pati AD, AL dan AU, Ini Daftar Lengkapnya
GoSumbar.com Tanah Wakaf yang di Atasnya Berdiri Masjid Dicaplok Warga Asing, Ribuan Jamaah Demo ke Kantor BPN
GoSumbar.com Gempa Guncang Pariaman Dinihari Tadi, Berpusat di Darat pada Kedalaman 10 Kilometer
GoSumbar.com KPK Temukan Rp180 Juta dan USD 30 Ribu dari Ruang Kerjanya, Menag: Mohon Maaf Saya Belum Bisa Klarifikasi
GoSumbar.com KPK Duga Romy dan Pejabat Kemenag Sekongkol, Sejumlah Barang Bukti Ditemukan di Ruang Kerja Menag
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Erwin Aksa Dipecat Golkar
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Keponakan JK Minta Maaf ke Partai Golkar
wwwwww