Mendagri: Pilkada Serentak Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Terutama Konsumsi

Mendagri: Pilkada Serentak Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Terutama Konsumsi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
Selasa, 23 Januari 2018 09:08 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa adanya gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dilaksanakan pada tahun ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional. Namun, memang pelaksanaan pilkada serentak tersebut lebih boros dibanding pilkada biasa.

Tjahjo menjelaskan, gelaran pilkada serentak membuat konsumsi meningkat. Peningkatan tersebut melalui pembelian atribut kampanye secara bersamaan yang diproduksi usaha kecil dan menengah. Dengan adanya produksi massal ini akan mendorong‎ pertumbuhan ekonomi.

"Harusnya dengan pilkada itu pertumbuhan daerah akan meningkat. Orang bikin kaus buat kampanye, sektor-sektor kecil itu ada pertumbuhan yang bagus. Harusnya begitu,‎" kata Tjahjo, di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (21/1/2018).

Tjahjo juga menyatakan, biaya yang dikeluarkan pada pilkada serentak jauh lebih besar atau lebih boros jika dibandingkan dengan pilkada yang diselenggarakan sendiri-sendiri. Namun memang, dengan pemborosan tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi

"Pilkada serentak itu justru yang kami tangkap tidak efisien, semakin tinggi biayanya dibandingkan pilkada satuan. Tapi semakin tumbuh ekonomi," tuturnya.

Tjahjo mengkui, perkiraannya dalam pilkada serentak meleset, karena ajang pesta demokrasi tersebut tidak lebih hemat, tetapi justru lebih boros.

"‎Dengan pilkada serentak karena harusnya (biaya) semakin kecil, tetapi enggak, malah semakin besar biayanya," tutup Tjahjo.

Tak Merata

Sebelumnya, banyak pihak beranggapan, kehadiran tahun politik di 2018 akan turut menggerakkan perekonomian, semisal timbulnya produksi barang untuk kegiatan kampanye.

Namun begitu, Pendiri Lembaga Survei Cyrus Network Hasan Nasbi Batupahat menyatakan, keuntungan tersebut hanya bisa dinikmati sebagian pihak saja.

Dia menegaskan, peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kampanye telah membuat kegiatan 'belanja politik' tidak berkembang, dan tidak merata secara distribusi ekonomi.

"Peraturan mengenai atribut kampanye sudah ditetapkan oleh KPU, cuma boleh kaus, mug, pin, payung, barang-barang seperti itu saja. Sentra pembuatannya juga kan terpusat, kalau tidak di Jakarta ya Bandung," keluhnya di Balai Sarwono pada Rabu (10/1/2018).

"Itu seperti tidak memberdayakan industri lokal yang ada di daerah. Nilai ekonominya tidak besar, kecuali yang sifatnya sumber daya manusia," tambahnya.

Dia juga menilai, dampak ekonomi di tahun politik ini belum dapat merata secara nasional, karena hanya terpusat di titik-titik tertentu yang secara kegiatan kampanye memang besar layaknya di Pulau Jawa.

"Belanja politik itu jadinya hanya terpusat di tempat-tempat seperti (Pasar) Senen, Blok M, atau Bandung. Apakah kita bisa melihat itu sebagai proses (kegiatan ekonomi)? Ya hanya untuk sebagian pihak saja," ujar Hasan. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:liputan6.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww