Ternyata Masih Ada 21 Daerah yang Belum Membentuk Tim Pengendali Inflasi

Ternyata Masih Ada 21 Daerah yang Belum Membentuk Tim Pengendali Inflasi
Senin, 22 Januari 2018 20:02 WIB
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan saat ini masih ada 21 daerah tingkat II yang belum memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Angka ini sama dengan 3,8 persen dari total Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Pemda harus segera membentuk.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya bakal meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk segera membentuk tim inflasi ini. Apalagi menurutnya, sebagian Pemda masih belum paham mengenai konsep inflasi.

“Saya kira mereka (Pemda) kurang paham. Tapi setelah terlibat, jadi paham. Misal, masalah perizinan dipangkas, masalah beras dan cabai. Kan orang tidak tahu masalah inflasi tertinggi itu cabai dan termasuk beras,” jelas Tjahjo ditemui di Bank Indonesia, Senin (22/1/2018).

Ia menambahkan, 21 wilayah ini memang memiliki tingkat inflasi yang tinggi. Ia tak menyebut secara spesifik mengenai lokasi kabupaten dan kota ini, tapi yang pasti, sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

''Inflasinya tinggi mereka. Mereka kadang punya masalah konektivitas yg harus dikembangkan. Itu kebanyakan wilayah timur. Misalnya Papua, itu murni karena alasan geografis. Seluruh provinsi cukup bagus (inflasinya),” tambahnya.

Meski berharap seluruh Kabupaten dan Kota membentuk TPID, namun Kemendagri tidak bisa memaksa pembentukan TPID. Sebab, TPID merupakan mitra dari TPI, di mana aturan mengenai TPI tercantum di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan No.88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No.7/9/KEP.GBI/2005.

Namun, ia berharap provinsi ini tetap mau membentuk TPID agar bisa membantu angka inflasi sebesar 3,5 persen sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.''Kemendagri memang tidak bisa memaksa. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa ini data inflasi selama tiga tahun sudah cukup bagus. Itu akan semakin bagus kalau daerah juga mendorong,'' jelas dia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, inflasi bulan Desember 2017 tercatat di angka 0,71 persen. Adapun, inflasi tertinggi tercatat di Jayapura sebesar 2,28 persen dan terendah dicatat Sorong dengan angka 0,18 persen. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:cnnindonesia.com
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Pemerintah Tak Mampu Kontrol Harga, Inflasi di Negara Ini Capai 1.000.000%
GoSumbar.com Mahfud Ungkap Tarif Suap Rektor UIN Rp5 Miliar, KPK Diminta Selidiki
GoSumbar.com Ditentukan Menag, Busyro Sebut Ada Potensi Suap dalam Pemilihan Rektor UIN
GoSumbar.com Orang Misterius Obrak-abrik Isi Masjid di Banyumas, 50 Kitab Kuning dan Alquran Dibuang ke Sumur
GoSumbar.com Survei Kompas; Kader Partai Pengusung Jokowi Banyak Membelot, Golkar 41,7%, Hanura 38,9% dan PKB 30,1%
GoSumbar.com Waktunya Sudah Dekat, Hampir Semua Agenda Kampanye Prabowo-Sandi Belum Dapat Izin dari Aparat
GoSumbar.com Wanita Cantik Ini Lakukan Pemerasan dengan Modus Ajak Pria Tidur di Kamar Kos
GoSumbar.com Petani Bawang yang Pernah Mengeluh Sambil Menangis di Hadapan Sandiaga Uno Ditahan Polisi
GoSumbar.com Kasus Proyek Meikarta, Demiz Pernah Lapor ke Jokowi Ada Menteri Main Bola Panas, Sebut Nama Luhut, Mendagri dan Sofyan
GoSumbar.com Survei Kompas; Prabowo-Sandi Kuasai DKI, Jabar, Banten dan Sumatera
GoSumbar.com Ditembak Kelompok Bersenjata, 1 Anggota Brimob Tewas dan 2 Terluka
GoSumbar.com Video Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes Viral, Polri Akan Cek Akun Penyebar
GoSumbar.com Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 72 Pati AD, AL dan AU, Ini Daftar Lengkapnya
GoSumbar.com Tanah Wakaf yang di Atasnya Berdiri Masjid Dicaplok Warga Asing, Ribuan Jamaah Demo ke Kantor BPN
GoSumbar.com Gempa Guncang Pariaman Dinihari Tadi, Berpusat di Darat pada Kedalaman 10 Kilometer
GoSumbar.com KPK Temukan Rp180 Juta dan USD 30 Ribu dari Ruang Kerjanya, Menag: Mohon Maaf Saya Belum Bisa Klarifikasi
GoSumbar.com KPK Duga Romy dan Pejabat Kemenag Sekongkol, Sejumlah Barang Bukti Ditemukan di Ruang Kerja Menag
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Erwin Aksa Dipecat Golkar
wwwwww