PPSKI Tolak Impor Daging Kerbau dari India, Ini Alasannya...

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menolak rencana pemerintah melalui Perum Bulog untuk mengimpor 100 ribu ton daging kerbau dari India. Pasalnya, kebijakan tersebut lebih membawa kerugian dibandingkan keuntungan.

Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana berpendapat, mahalnya harga daging sapi karena kesalahan pemerintah sebelumnya yang gagal mewujudkan swasembada daging sapi.

"Pertama, akibat kegagalan pemerintah mewujudkan swasembada daging sapi mulai era Pemerintahan Presiden SBY. Program swasembada daging sapi 2010 dan dilanjut program swasembada daging sapi 2014 telah gagal. Implikasinya adalah 50 persen pemenuhan daging sapi (sekitar setara 250 ribu ton) harus diimpor," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Sementara itu, impor harga daging sapi sendiri dipengaruhi oleh nilai tukar dolar terhadap rupiah. "Apabila nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih pada kisaran dibawah Rp 12.000 dipastikan harga daging bisa di bawah Rp 80 ribu per kg," ujar dia.

"Jadi sangatlah tidak adil kegagalan pemerintah sekarang ditimpakan kepada peternak sapi dan kerbau lokal dengan mengimpor daging yang murah," tambah dia.

Di samping itu, dia melanjutkan, kebijakan impor daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas penyakit mulut dan kuku bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu juga berisiko terhadap kesehatan.

"Masih dalam konteks keadilan apabila kebijakan impor daging kerbau dengan alasan harga murah, maka kebijakan tersebut harus diterapkan pula untuk komoditas pertanian lain seperti beras, jagung dan lain-lain yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produksi dalam negeri," ungkapnya.

Sebab itu, DPP PPSKI mengimbau kepada pemerintah untuk meninjau kembali rencana importasi daging kerbau yang menekan peternakan sapi lokal.

"Dipastikan pula bahwa kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah ini sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai di tahun 2024," tutup dia. ***