Ombudsman Minta Urusan Bisnis dan Ibadah Umrah Dipisahkan

JAKARTA - Pasca kasus First Travel gagalnya pemberangkatan jemaah umrah kembali terjadi. Biro perjalanan umrah Abu Tours tercatat belum memberangkatkan sekitar 27 ribu calon jemaah umrah setelah sebelumnya berdalih penjadwalan ulang pemberangkatan.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Suhaidi menilai kasus seperti itu harus segera diakhiri. Pihaknya merekomendasikan agar urusan bisnis dan ibadah tidak ditangani oleh satu pihak, perlu ada pihak lain agar pengawasan terhadap manajemen biro perjalanan umrah lebih optimal.

"Kementerian Agama urusi bidang ibadahnya saja, bisnis serahkan ke pihak lain," kata Suhaidi, dalam Metro Pagi Primetime, Jumat 19 Januari 2018.

Suhaidi mengatakan pengawasan pelaksanaan ibadah umrah bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama. Pihak lain seperti Kementerian Keuangan juga dinilai perlu terlibat dalam penataan manajemen.

Menurut Suhaidi urusan bisnis dan ibadah perlu dipisahkan sebab tidak semua bagian bisa dijangkau oleh Kementerian Agama, misalnya audit investigasi keuangan.

"Mesti ada pihak lain misalnya pajak. Temuan kami terhadap First Travel tahun terakhir sebelum pengungkapan kasus sudah tidak bayar pajak. Hal semacam ini harus diselesaikan secara komprehensif," katanya.

Tak hanya pemerintah, Suhaidi juga meminta agar masyarakat lebih selektif dan teliti memilih biro perjalanan umrah. Penting untuk memastikan biro yang dipilih sudah terdaftar di Kementerian Agama agar tidak terjebak setelah mereka mendaftar.

Sementara itu Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim mengatakan pemisahan urusan bisnis dan ibadah bisa saja dilakukan. Asalkan payung hukumnya jelas.

Ia mengakui bahwa umrah bukan hanya sekadar ibadah melainkan juga urusan bisnis dan persaingan usaha. Dalam hal ini, kata Arfi, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan intansi terkait terutama yang menyangkut keuangan.

"Dengan OJK dan KPPU terkait persaingan usaha yang tidak sehat di antara biro perjalan umrah. Hal lain seperti audit investigasi keuangan perusahaan juga akan kita lakukan dalam waktu dekat sebagai solusi," jelasnya. ***