Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
20 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
2
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
21 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
3
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
20 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
4
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
19 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
5
Tekad Bangkit Super Elang Jawan Raih Tiga Poin
Olahraga
19 jam yang lalu
Tekad Bangkit Super Elang Jawan Raih Tiga Poin
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
18 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
https://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/

Sekarang.., Utang Pemerintah ke Pertamina dan PLN Hanya Tersisa Rp27 Triliun

Sekarang.., Utang Pemerintah ke Pertamina dan PLN Hanya Tersisa Rp27 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Selasa, 16 Januari 2018 20:06 WIB
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan masih memiliki tunggakan utang subsidi yang tersisa sebesar Rp27 triliun. Adapun utang tersebut kepada dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menjabarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga 2016 tercatat utang pemerintah ke Pertamina sebesar Rp20 triliun, sementara ke PLN sebesar Rp12 triliun.

"Tapi di 2017 ini kita sudah cicil ke PLN Rp5 triliun, sehingga estimasi masih ada Rp7 triliun," kata Askolani, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.

Selain itu, Askolani mengatakan, pemerintah juga masih memiliki tunggakan subsidi pupuk di atas Rp10 triliun. Menurutnya untuk menyelesaikan tunggakan tersebut pemerintah telah mencadangkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Tentunya pembayaran akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekaisme dan kemampua fiskal negara. "Sejalan dengan audit BPK di 2016, BPK sudah meminta pemerintah untuk mencadangkan dan estimasi kita bisa selesaikan dalam satu sampai dua tahun ini," tutur Askolani.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya seperti kembali pada 10 tahun lalu saat pertama kali menjadi Menkeu yang tugasnya membersihkan APBN. Oleh karenanya Ani, sapaan akrabnya, berharap dengan pelunasan subsidi satu per satu bakal membersihkan dan menyehatkan APBN.

"Jadi seperti 10 tahun yang lalu melunasi, semoga bersih lagi APBN-nya. Termasuk yang sudah kita bayar adalah BBM untuk TNI, tapi ini kredibilitas APBN jadi mekanismenya sesudah audit, dan mengikuti alokasi APBN," pungkas Ani. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:metrotvnews.com
Kategori:Ragam
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/