Golkar Prediksi Politik Identitas Pilgub DKI akan Berlanjut di Pilkada Serentak 2018

JAKARTA - Pilkada DKI Jakarta 2017 ditenggarai sarat dengan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan masih menyisakan luka bagi demokrasi di Indonesia. Politik identitas itu diprediksi kembali terjadi pada pilkada di 171 daerah tahun ini.

Ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain menyampaikan, pemerintah khususnya penyelenggara pemilu beserta elemen lainnya harus betul-betul menelaah kembali politik identitas itu untuk dijadikan referensi bersama dalam merancang strategi menghadapi persaingan politik di 2018.

"Hal yang menonjol adalah kembali mencuatnya politik identitas," kata Bone saat diskusi bertajuk 'Refleksi Tahun 2017 dalam Menghadapi Tahun Politik 2018' digelar Prima di Jakarta Selatan, Sabtu (6/1/2018).

Menurut Bone, politik identitas bukan tidak mungkin akan terjadi lagi karena Pilkada 2018 di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten menjadi strategis menuju kemenangan di Pilpres 2019. Tentu, semua kandidat maupun partai akan sekuat tenaga merebut kemenangan di daerah masing-masing.

"Kebangkitan politik identitas ini tidak bisa dipandang sebelah mata, bisa saja fenomena politik identitas akan berlanjut di Pilkada serentak 2018, diharapkan kondisi politik kondusif jangan terulang lagi seperti Pilkada di Jakarta," ujarnya.

Pilgub DKI Jakarta tahun lalu diikuti tiga pasangan calon, di mana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petahana ditimpa kasus penistaan agama yang menimbulkan gelombang aksi unjuk rasa massa besar-besaran. Lawan politik Ahok diduga memanfaatkan isu SARA untuk meruntuhkan elektabilitasnya.

Selain politik identitas, Happy Bone Zulkarnain menyebut 2017 sebagai tahun suram bagi insan politisi di Tanah Air. "2017 tahun yang suram bagi politisi, banyak yang ditangkap, baik yang ada di Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dan yang paling banyak kader kami sampai Ketum ditangkap KPK," kata Bone.

Elektabilitas Golkar langsung memburuk dan bahkan sempat diberada di posisi 4 setelah Gerindra. Semua itu diduga berkaitan dengan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Ketau Umum Golkar Setya Novanto.

"Golkar elektabilitas-nya menurun bahkan sempat dikalahkan Gerindra. Padahal Gerindra itu adik sepupu dari partai Golkar, atau bahkan anak kandung Golkar, kemudian dia bisa menyalip, ini bahaya bagi Golkar. tiba-tiba Golkar elektabilitas-nya terpuruk, jatuh, jatuh, terus jatuh," katanya. ***