Cegah Satker Bodong Cairkan Anggaran, Menkeu Berlakukan Sistem Barkode

Cegah Satker Bodong Cairkan Anggaran, Menkeu Berlakukan Sistem Barkode
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (liputan6.com)
Kamis, 21 Desember 2017 22:45 WIB
JAKARTA - Jumlah satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia 28 ribu. Satu Satker bisa mengutus tiga orang perwakilan mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN.

Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, memberlakukan aturan main bagi Satker Kementerian dan Lembaga yang akan mengajukan SPM, yakni dengan barcode dan kartu identitas.

''Memang ada kejadian beberapa tahun lalu sehingga kita mengubah sistemnya (pencairan) dengan memberi id card dan barcode kepada Satker saat pencairan anggaran negara, selain tanda tangan basah dan cap jempol,'' kata dia saat di KPPN Jakarta II, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

''Untuk menghindari ada orang yang mengaku dari Satker ini, dan bisa membawa bukti-bukti, lalu bisa mencairkan anggaran, padahal bukan Satker yang sebenarnya. Jadi seluruh Satker harus punya id yang sudah kita verifikasi,'' sambung Sri Mulyani.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiryono menceritakan, kasus Satker ilegal atau bodong pernah terjadi pada empat tahun silam. Ada salah satu Kementerian dan Lembaga yang melakukan klaim atau mengajukan SPM di akhir tenggat waktu masa pencairan.

''Kemudian terjadi maslaah di Kementerian dan Lembaga dan terjadi temuan. Pada saat konfirmasi, bukan mereka yang mengajukan,'' ujarnya.

Oleh karenanya, Marwanto menambahkan, proses elektroniksasi dari keabsahan orang yang melakukan transaksi pencairan anggaran sangat penting.

''Jadi ada barcode, tandatangan, dan diharapkan dengan proses ini, akuntabilitas Satker Kementerian dan Lembaga yang mengajukan ke sini (KPPN) memang betul-betul orang yang mewakili Kementerian dan Lembaga,'' tukas Marwanto.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww