MK Tolak Lakukan Uji Materi Perppu Ormas

MK Tolak Lakukan Uji Materi Perppu Ormas
Gedung Mahkamah Konstitusi. (int)
Selasa, 12 Desember 2017 22:34 WIB
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melakukan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sebab DPR sudah mengesahkan Perppu tersebut menjadi UU.

''Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,'' kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Arief Hidayat, saat membaca putusan, Selasa, 12 Desember 2017, seperti dikutip dari dream.co.id.

MK menyatakan tidak dapat menerima uji materi yang diajukan oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah kehilangan objek. Sebab, Perppu yang digugat itu telah berubah menjadi Undang-Undang, setelah disetujui oleh Legislatif.

DPR, melalui rapat paripurna pada 22 Oktober 2017, memang sudah mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang Ormas. Pada 22 November 2017 Undang-undang Keormasan kemudian resmi diundangkan.

Tak hanya karena objek gugatan telah berubah dari Perppu menjadi UU. Gugatan itu tidak diterima karena Majelis Hakim MK menyatakan para pemohon gugatan ini tidak memiliki kedudukan hukum.

Seperti yang diberikan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencabut izin badan hukum organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

''Pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh Pemerintah,'' kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM, Freddy Harris di kantornya, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.

Freddy menjelaskan pencabutan SK mengenai badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

''Pencabutan SK badan hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah,'' ucap dia.***

Editor:hasan b
Sumber:dream.co.id
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Mahfud Ungkap Tarif Suap Rektor UIN Rp5 Miliar, KPK Diminta Selidiki
GoSumbar.com Ditentukan Menag, Busyro Sebut Ada Potensi Suap dalam Pemilihan Rektor UIN
GoSumbar.com Orang Misterius Obrak-abrik Isi Masjid di Banyumas, 50 Kitab Kuning dan Alquran Dibuang ke Sumur
GoSumbar.com Survei Kompas; Kader Partai Pengusung Jokowi Banyak Membelot, Golkar 41,7%, Hanura 38,9% dan PKB 30,1%
GoSumbar.com Waktunya Sudah Dekat, Hampir Semua Agenda Kampanye Prabowo-Sandi Belum Dapat Izin dari Aparat
GoSumbar.com Wanita Cantik Ini Lakukan Pemerasan dengan Modus Ajak Pria Tidur di Kamar Kos
GoSumbar.com Petani Bawang yang Pernah Mengeluh Sambil Menangis di Hadapan Sandiaga Uno Ditahan Polisi
GoSumbar.com Kasus Proyek Meikarta, Demiz Pernah Lapor ke Jokowi Ada Menteri Main Bola Panas, Sebut Nama Luhut, Mendagri dan Sofyan
GoSumbar.com Survei Kompas; Prabowo-Sandi Kuasai DKI, Jabar, Banten dan Sumatera
GoSumbar.com Ditembak Kelompok Bersenjata, 1 Anggota Brimob Tewas dan 2 Terluka
GoSumbar.com Video Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes Viral, Polri Akan Cek Akun Penyebar
GoSumbar.com Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 72 Pati AD, AL dan AU, Ini Daftar Lengkapnya
GoSumbar.com Tanah Wakaf yang di Atasnya Berdiri Masjid Dicaplok Warga Asing, Ribuan Jamaah Demo ke Kantor BPN
GoSumbar.com Gempa Guncang Pariaman Dinihari Tadi, Berpusat di Darat pada Kedalaman 10 Kilometer
GoSumbar.com KPK Temukan Rp180 Juta dan USD 30 Ribu dari Ruang Kerjanya, Menag: Mohon Maaf Saya Belum Bisa Klarifikasi
GoSumbar.com KPK Duga Romy dan Pejabat Kemenag Sekongkol, Sejumlah Barang Bukti Ditemukan di Ruang Kerja Menag
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Erwin Aksa Dipecat Golkar
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Keponakan JK Minta Maaf ke Partai Golkar
wwwwww