Seminggu Pasca Demo Puluhan Ribu Karyawan PT RAPP, Menteri LHK Dipanggil Jokowi ke Istana

Seminggu Pasca Demo Puluhan Ribu Karyawan PT RAPP, Menteri LHK Dipanggil Jokowi ke Istana
Menteri LHK Siti Nurbaya. (rmol.co)
Senin, 30 Oktober 2017 12:31 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ke Istana Merdeka, hari ini, Senin (30/10). Siti Nurbaya terlihat tiba di Istana sekitar pukul 10.00 WIB.

Pertemuan Jokowi dengan Siti berlangsung secara tertutup. Belum diketahui isi pembicaraan antara keduanya. Pertemuan tersebut selesai sekitar pukul 11.00 WIB.

Pemanggilan Menteri LHK oleh Jokowi kali ini hanya berselang seminggu pasca aksi demo puluhan ribu karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Pekanbaru. Aksi demo yang berlangsung 23 Oktober lalu itu, merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Menteri KLH membatalkan Rencana Kegiatan Usaha (RKU) PT RAPP.

Pembatalan RKU tersebut dipastikan akan berdampak pada berhentinya operasional PT RAPP secara bertahap, sehingga menyebabkan puluhan ribu karyawan akan kehilangan pekerjaan.

Sehari setelah aksi demo puluhan ribu karyawan, KLHK memanggil pihak manajemen PT RAPP. Usai pertemuan di Kantor KLHK tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan, PT RAPP berkomitmen menyempurnakan RKU, yang menjadi pegangan kerja selama 10 tahun pada 2017-2026.

Pihaknya akan memberi kesempatan kepada perusahaan tersebut untuk menyempurnakan RKU-nya hingga 30 Oktober mendatang.

Selain itu, RAPP juga berkomitmen untuk menjadi offtaker (pelaksana) perhutanan sosial di sekitar areal izinnya, yang nantinya dapat menjadi sumber bahan baku bagi industrinya.

''Alhamdulillah setelah mendengarkan, PT RAPP paham betul dan akan memperbaharui RKU-nya. Nanti PT RAPP akan menyelesaikan secepat mungkin,'' kata Bambang.

Mengenai land swap (lahan pengganti) menurut dia, RAPP telah memahami bahwa land swap tidak dapat ditetapkan sekarang. Hal itu akan diberikan setiap tahun tergantung kemampuan perusahaan menanam per tahunnya. KLHK akan memberikan maksimal 15 ribu hektare (ha)  per tahun.  

Dalam satu tahun ke depan, KLHK akan mengesahkan seluruh RKU perusahaan HTI sehingga nanti akan diketahui berapa lahan gambut yang harus dipulihkan. ''Nanti akan diganti tanah mineral untuk menjaga kelangsungan industri,'' kata Bambang.

Bambang menilai, langkah itu penting karena RAPP telah berkomitmen menyempurnakan buku RKU-nya dan  menjaga kelestarian gambut. Dengan komitmen tersebut, kegiatan operasional di pabrik kertas yang berbasis di Pelalawan, Riau itu dapat normal kembali. Bambang menegaskan, dengan disepakatinya prinsip-prinsip penyempurnaan RKU tersebut, secara prinsip kegiatan di lapangan tidak masalah. KLHK bertujuan untuk menjaga penanaman agar tidak dilakukan di fungsi lindung gambut.

''RAPP berjanji mempercepat dan tidak berdampak di lapangan. Kami persilahkan rapp melakukan actionnya,'' tutur dia.

Director Corporate Affairs APRIL (holding yang menaungi RAPP) Agung Laksamana menjelaskan, pihaknya berterimakasih kepada Sekjen karena perusahaan telah memperoleh kepastian untuk dapat kembali beroperasi kembali kecuali di kawasan lindung gambut. ''Kami akan segera menginformasikan berita positif ini kepada teman-teman di lapangan,'' ujar dia.

RAPP akan terus berkonsultasi terkait penyempurnaan RKU dengan KLHK hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pertemuan tersebut, RAPP juga telah menyampaikan potensi-potensi kendala untuk memperoleh solusi.***

Editor:hasan b
Sumber:inilah.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww