Spanyol Pecat Presiden dan Parlemen Katalunya Beberapa Jam Setelah Deklarasi Kemerdekaan

Spanyol Pecat Presiden dan Parlemen Katalunya Beberapa Jam Setelah Deklarasi Kemerdekaan
Walikota dari kota-kota di negara bagian Katalunya mengangkat tongkat di gedung parlemen lokal Katalunya setelah hasil voting memenangkan keputusan untuk memisahkan diri dari Spanyol. (republika.co.id)
Minggu, 29 Oktober 2017 06:40 WIB
BARCELONA - Katalunya mendeklarasikan memisahkan diri Spanyol dan mendeklarasikan kemerdekaannya Jumat (27/10/2017). Beberapa jam setelah deklamarsi kemerdekaan tersebut, Pemerintah Spanyol memecat memecat Presiden Katalunya dan memberhentikan parlemennya.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengatakan, sebuah pemilihan regional akan diadakan di Katalunya pada 21 Desember mendatang.

Selain menyingkirkan Carles Puigdemont sebagai kepala daerah otonom, Rajoy juga memecat kepala polisi.

Ia mengatakan, kementerian pemerintah pusat akan mengambil alih administrasi Katalan. ''Spanyol menjalani hari yang menyedihkan,'' katanya, Jumat, (27/10).

Menurut Rajoy, sangat mendesak untuk mendengarkan semua warga Katalunya sehingga mereka dapat memutuskan masa depan mereka dan tidak ada yang bisa bertindak di luar hukum atas nama mereka.

Saat Rajoy berbicara, ribuan pendukung kemerdekaan Katalunya memadati Lapangan Sant Jaume di depan kantor pusat Katalan di Barcelona, suasana hati mereka yang semula begitu senang jadi agak sedih  akibat tindakan Rajoy.

Dalam sebuah pertunjukan yang menakjubkan melawan Madrid, Parlemen Katalan memberikan suara pada sore hari untuk membuat sebuah deklarasi kemerdekaan sepihak.

Terlepas dari emosi dan perayaan di dalam dan di luar gedung, semua itu  adalah isyarat sia-sia karena tak lama kemudian Senat Spanyol di Madrid menyetujui pengenaan peraturan langsung kepada Katalunya.

Beberapa negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, serta Amerika Serikat menolak deklarasi kemerdekaan Katalunya tersebut. Mereka mengatakan, akan mendukung usaha Rajoy untuk melestarikan persatuan Spanyol.

Krisis kini telah mencapai tingkat yang baru dan mungkin berbahaya karena para pendukung kemerdekaan telah menyerukan sebuah kampanye ketidaktaatan terhadap Spanyol.  

Segera setelah berita tentang pemungutan suara, saham dan obligasi Spanyol dijual. Ini mencerminkan kekhawatiran bisnis mengenai gejolak tersebut. Katalunya mengadakan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober yang dinyatakan ilegal oleh Madrid.

Ini merupakan krisis politik Spanyol yang paling dahsyat sejak kembalinya demokrasi empat dekade yang lalu.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77