Kata Yusril, Panglima TNI Boleh Saja Berpolitik Bila untuk Kepentingan Negara

JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Panglima TNI boleh saja berpolitik bila untuk kepentingan negara.

Yusril mengatakan hal itu menanggapi tuduhan sebagian kalangan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah melakukan manuver politik.

Menurut Yusril, politik tidak melulu soal pertarungan kekuasaan. ''Menurut saya enggak apa-apa. Karena dia kan bicara untuk kepentingan negara, bukan sebaliknya,'' kata Yusril di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Sebelumnya, Gatot memancing kontroversi terkait isu pembelian senjata ilegal. Ia pun dianggap sering melontarkan pernyataan politis. 

Namun, menurut Yusril, manuver Gatot berbeda dengan yang dilakukan anggota DPR. Ia menyebutkan Panglima Besar Jenderal Soedirman pun berpolitik.

Soedirman, lanjut dia, berbicara dalam konteks sebagai seorang negarawan. Karena itu politik yang dijalankannya adalah politik negara.

Hal yang sama juga berlaku pada Gatot. ''Kalau seorang Panglima TNI kan dia bicara politiknya itu politik tentara, dan politik tentara itu konstitusi,'' ucap Yusril.

Dia menegaskan, sepanjang tidak membawa kepentingan kelompok atau pribadi, dan hanya untuk negara, itu dibenarkan.***