Amnesty Internasional: Militer Myanmar Kepung Desa, Kemudian Tembaki Muslim Rohingya dan Bakar Rumahnya

SITTWE - Gambar citra satelit membuktikan bahwa militer Myanmar melakukan pembakaran secara sistematis terhadap rumah-rumah warga Muslim Rohingya di Rakhine.

''Ini adalah bukti bahwa pasukan keamanan berusaha memaksa warga Rohingya pergi dari wilayah mereka menuju hingga luar negeri,'' bunyi pernyataan Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty Internasional, dilansir BBC, Jumat (15/9).

Konflik yang terjadi di Rakhine kembali terjadi pada 25 Agustus lalu. Sejak gelombang kekerasan mencuat, setidaknya 389 ribu warga Rohingya yang berada di sejumlah wilayah negara bagian Myanmar itu telah melarikan diri ke Bangladesh.

Pemerintah Myanmar mengakui bahwa saat ini setidaknya 30 persen wilayah desa yang ditempati oleh warga Rohingya di Rakhine kosong.

Keyakinan bahwa kelompok masyarakat minoritas itu menjadi korban pembersihan etnis terus bermunculan, termasuk apa yang juga menjadi dugaan kuat PBB.

Amnesti Internasional juga mengatakan bahwa ada beberapa bukti terbaru berdasarkan deteksi api, citra satelit, serta sejumlah foto dan video bahwa pembakaran di desa-desa Rohingya terjadi secara sistematis. Selama hampir tiga pekan, hal ini diperkirakan telah berlangsung.

Pasukan keamanan Myanmar diduga mengepung desa yang menjadi target. Kemudian, mereka melepaskan tembakan, termasuk kepada orang-orang di sana yang mencoba melarikan diri. Hingga akhirnya, pembakaran dilakukan di rumah-rumah penduduk tersebut.

''Bukti ini tidak terbantahkan bahwa pasukan keamanan Myanmar sedang menempatkan Rakhine bagian utara terbakar untuk mendorong warga Rohingya terus mencoba pergi jauh, jangan salah ini adalah pembersihan etnis,'' jelas salah satu direktur untuk respons krisis dari Amnesti Internasional.

Setidaknya 80 kebakaran besar di wilayah-wilayah yang ditempati oleh warga Rohingya di Rakhine terdeteksi sejak 25 Agustus.

Dalam empat tahun terakhir, belum ada kebakaran besar yang terjadi seperti ini, termasuk dari awal gelombang kekerasan terhadap etnis tersebut terdengar pada 2012.***