Ini Kesepakatan yang Dicapai dari Pertemuan Menlu Retno dengan Pemimpin Myanmar

Ini Kesepakatan yang Dicapai dari Pertemuan Menlu Retno dengan Pemimpin Myanmar
Menlu Retno Marsudi dan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi membahas situasi di Rakhine State, Myanmar. (republika.co.id)
Selasa, 05 September 2017 07:23 WIB
NAY PYI TAW - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemua dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, di Nay Pyi Taw, Myanmar, kemarin.

Kepada Suu Kyi, Retno Marsudi menjelaskan, dirinya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu.

''Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan,'' kata  Marsudi saat bertemu dengan Aung San Suu Kyi, dalam keterangan persnya, Senin (4/9), seperti dilansir republika.co.id.

Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State.  Empat elemen ini terdiri dari: Mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama, dan terakhir, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. 

''Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk,'' ujarnya.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.

Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara, termasuk Indonesia dan ASEAN.

Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan, Pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.

Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar.

Ia menyampaikan, baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada 31 Agustus 2017.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww