Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana ini masih akan dikaji mendalam, agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
Bambang menegaskan bahwa asuransi pengangguran harus diarahkan kepada jaminan pengangguran. Tujuannya, agar mereka yang tidak berpenghasilan masih tetap bisa menyambung hidup.
''Jadi, orang yang nganggur itu minimal masih bisa hidup. Tapi itu harus dikaji benar karena malah bisa membuat orang tidak tertarik mencari kerja,'' kata Bambang dalam sebuah acara seminar, di kantornya, Selasa (29/8), seperti dikutip dari merdeka.com.
Saat ini, lanjut Bambang, pihaknya masih melakukan kajian mendalam apakah asuransi pengangguran bisa menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas masih terus menggodok skema jaminan pekerja yang terkena pemutusan hak kerja (PHK) atau asuransi pengangguran.
Skema ini diharapkan bisa memberikan solusi yang baik bagi pekerja yang terkena PHK tanpa harus mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Menteri Bambang Brodjonegoro berharap, asuransi pengangguran ini diharapkan mampu menjadi bantalan untuk memenuhi kehidupan pekerja yang terkena PHK dalam jangka waktu yang ditentukan pemerintah. Selain itu, besaran asuransi pengangguran yang diusulkan tidak akan setara dengan upah minimum regional (UMR).
"Unemployment benefit kalau di negara lain merupakan bantalan ketika dia kena PHK ada bantalan ketika dia mencari pekerjaan baru. Makanya itu harus dibatasi dan tidak sebesar UMR," sambungnya.***
