900 Pejabat Deplu AS Teken Memo Protes Kebijakan Imigrasi Trump

900 Pejabat Deplu AS Teken Memo Protes Kebijakan Imigrasi Trump
Donald Trump
Rabu, 01 Februari 2017 14:48 WIB
WASHINGTN DC - Sekitar 900 staf dan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS) menandatangani memo internal memprotes kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Penandatanganan ini menjadi bentuk 'pemberontakan' terhadap kebijakan Trump.

Dituturkan pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/2/2017), memo ini telah diajukan kepada pelaksana tugas Menteri Luar Negeri AS, Tom Shannon, melalui 'saluran protes' Deplu AS. Saluran protes menjadi forum bagi Deplu AS untuk menyampaikan ketidaksenangan dan ketidaksepakatan mereka terhadap kebijakan Presiden AS.

Dalam keterangannya, Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer mengaku telah mengetahui keberadaan memo protes ini. Lebih lanjut, Spicer memperingatkan para diplomat karier bahwa mereka bisa memilih antara menjalankan kebijakan itu atau berhenti.

"Patuhi program itu atau mereka bisa pergi," sebut Spicer kepada para diplomat AS.


Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat (27/1) lalu, yang mengatur penangguhan penerimaan pengungsi dan melarang warga dari tujuh negara mayoritas muslim -- Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman -- untuk masuk ke AS. 

Draf memo protes itu sempat dilihat oleh Reuters dan isinya menyatakan bahwa perintah eksekutif Trump itu akan memperburuk hubungan AS dengan negara-negara yang terdampak, mengibarkan sentimen anti-Amerika dan melukai orang-orang yang datang ke AS untuk alasan kemanusiaan.

"(Kebijakan Trump) Bertentangan dengan nilai-nilai inti Amerika yang tidak mendiskriminasi, berlaku adil dan selalu menyambut hangat imigran dan pengunjung asing," demikian bunyi memo itu.

Pejabat-pejabat Deplu AS mengatakan, sebelum kebijakan imigran Trump diterapkan, muncul kekhawatiran di kalangan Deplu AS soal rencana Trump untuk mencabut sanksi pada Rusia. Pengunduran diri setidaknya empat pejabat tinggi Deplu AS, termasuk Wakil Menteri untuk Pengelolaan Patrick Kennedy, semakin menambah kekhawatiran para diplomat yang cemas dengan adanya kekosongan kekuasaan di Deplu AS. 

Editor:Zainal Bakri
Sumber:detik.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww