Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
Hukum
14 jam yang lalu
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
2
Syarief Hasan Minta Santri Tingkatkan Pemahaman Empat Pilar
GoNews Group
21 jam yang lalu
Syarief Hasan Minta Santri Tingkatkan Pemahaman Empat Pilar
3
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
GoNews Group
17 jam yang lalu
DPR Dorong Komitmen Pemerintah Bangun Transportasi Berbasil Rel
4
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
GoNews Group
21 jam yang lalu
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
5
Kongres FIFA Setujui Dua Amandemen Peraturan
GoNews Group
16 jam yang lalu
Kongres FIFA Setujui Dua Amandemen Peraturan
6
Persik Kediri Masih Lemah Soal Keseimbangan Permainan
GoNews Group
17 jam yang lalu
Persik Kediri Masih Lemah Soal Keseimbangan Permainan

Sebut Fatwa MUI Tak Mengikat, Tindakan Menteri Agama Dinilai Tidak Pantas

Sebut Fatwa MUI Tak Mengikat, Tindakan Menteri Agama Dinilai Tidak Pantas
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Dr H Anwar Abbas. (republika.co.id)
Jum'at, 23 Desember 2016 06:06 WIB
JAKARTA - - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr H Anwar Abbas menilai Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin melakukan tindakan tidak pantas karena mengatakan fatwa MUI tidak mengikat.

"Seharusnya Beliau (Menteri Agama) menyadari bahwa sebagai sebuah wadah yang di dalamnya berhimpun para ulama dari berbagai ormas dan kelembagaan Islam, MUI menjadi benteng utama dalam menyampaikan fatwa keagamaan," kata Anwar kepada Republika.co.id, Kamis (22/12).

Ia mengungkapkan, Menteri Agama seharusnya menyadari fatwa MUI adalah panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Artinya, bagi umat Islam fatwa MUI mempunyai daya ikat keagamaan (Ilzam syar’i).

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan, terutama yang terkait dengan ajaran agama juga mendasarkan pada fatwa MUI. Ia mencontohkan, misalnya kebijakan pemerintah terkait Ahmadiyah, Al-Qiyadah, Al-Islamiyah, dan Gafatar. "Semua itu diputuskan berdasarkan fatwa MUI," ujarnya.

Selain itu, dijelaskan dia, juga tentang pengaturan operasional lembaga keuangan syariah, pemerintah mendasarkannya pada fatwa MUI. Kementerian Agama sendiri sebelum menetapkan itsbat awal Ramadhan dan awal Idul Fitri hampir setiap tahun selalu meminta fatwa dan pandangan MUI terkait dengan hal itu. Ia menegaskan, masih banyak contoh lainnya.

Oleh karena itu, menurut Anwar, pernyataan Menteri Agama sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalaupun ada literatur yang menjelaskan hal itu, sangat tidak tepat konteksnya untuk dikaitkan dengan fatwa MUI. Apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tersebut tidak sesuai dengan muqtadhal hal.

"Seharusnya Menteri Agama berterima kasih kepada MUI yang sudah membantu meringankan tugasnya, bukan malah menihilkan fatwa MUI," jelasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam

wwwwww