Menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Jokowi mengakui bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah menyampaikan keinginan untuk menghapuskan Ujian Nasional (UN) SMP dan SMA serta SMK tahun ajaran 2017 mendatang.
Namun Jokowi menilai penghapusan UN masih proses karena harus menunggu keputusan melalui rapat terbatas (ratas).
“Memang dari Menteri Pendidikan menyampaikan itu, tapi tentu saja harus ada ratasnya dulu. Harus ada rapat terbatas yang nantinya kita putuskan,” ujar Jokowi, seperti dilansir Setgab.go.id.
Presiden Jokowi menjelaskan, memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian nasional. Karena itu, kalau UN diperlukan, akan tetap dilakukan.
“Kalau tidak, saya belum tahu seperti apa, datanya seperti itu,” kata Jokowi.
Sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menghapus UN mulai tahun ajaran 2017 mendatang. “Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres),” ujarnya.
Menurut Mendikbud, ujian akhir bagi siswa sekolah didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA, SMK dan sederajat, diserahkan ke pemerintah provinsi. Sementara untuk level SD, SMP, dan sederajat diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
Mendikbud menjelaskan, kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah, dimana hasil ujian akhir jadi salah satu pertimbangan, bukan jadi satu-satunya faktor penentu kelulusan.
Ia menyebutkan, UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Karena itu selama masa penghentian UN, pihaknya akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata di seluruh Indonesia.
“Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” kata Muhadjir.(pjs)
