Wuih Banyaknya... Hasil Kajian KPK: 10 Parpol Pembiayaannya Capai Rp 9,3 Triliun per Tahun

Wuih Banyaknya... Hasil Kajian KPK: 10 Parpol Pembiayaannya Capai Rp 9,3 Triliun per Tahun
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan
Selasa, 22 November 2016 06:30 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil kajian mengenai pendanaan partai politik. Dalam hasil kajiannya, lembaga anti rasuah itu mengusulkan agar negara menaikkan dana bantuan parpol di dalam APBN. Pasalnya, dari 10 parpol yang diteliti KPK, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 9,3 triliun per tahun.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, usulan untuk menaikkan dana parpol bertujuan memperkuat parpol itu sendiri. Selain itu, kajian yang dilakukan juga meliputi pembentukan etik dalam parpol, pola rekrutmen, dan sistem kaderisasi terbuka.

Menurutnya, dalam APBN, alokasi anggaran untuk parpol setiap tahun mengalami penurunan. Pahala memberi contoh, pada 1999 jumlah bantuan APBN untuk parpol mencapai Rp105 miliar, namun berdasarkan UU 2/2008 tentang Partai Politik, anggaran mengalami penurunan jadi Rp13 miliar.

"APBN sekarang mencapai dua ribu triliun rupiah. Kita lihat ada paradoks bertambah 10 kali lipat, tapi anggaran parpol jadi turun," jelasnya dalam pemaparan di kantor KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Lebih lanjut, Pahala menjelaskan sekarang ini negara hanya menanggung 0,01 persen anggaran Parpol selebihnya ditanggung oleh Parpol itu sendiri.

Menurut Pahala, negara sudah seharusnya menanggung 50 persen dari anggaran yang diperlukan oleh parpol. Hal ini diketahui setelah pihaknya mengkaji 10 parpol untuk mencari tahu biaya pasti yang dibutuhkan. Dari hasil kajian tersebut, sambung Pahala, pihaknya menemukan angka yang ideal untuk penambahan dana Parpol.

"Kita sampai ke angka Rp 9,3 triliun untuk 10 Parpol," ungkapnya.

Angka tersebut, sambung Pahala, dari hasil kajian KPK yang mengolongkan anggaran parpol menjadi dua alokasi. Pertama untuk biaya administrasi keseharian parpol meski ada atau tidaknya pemilu. Kedua, anggaran digunakan untuk pendidikan politik seperti diamanatkan undang-undang.

Menurutnya, untuk kedua komponen tersebut KPK mengusulkan 25 persen untuk administrasi. Sementara untuk pendidikan politik diusulkan 75 persen dari anggaran yang diberikan negara.

Untuk menjalankan kedua komponen tersebut, bisa menghabiskan Rp 9,3 triliun untuk 10 parpol. Dana itu diperkirakan KPK untuk kepengurusan pusat Rp 2,6 triliun, tingkat provinsi Rp 2,5 triliun, dan kabupaten Rp 4,1 triliun.

"Dari Rp 9,3 triliun partai menanggung setengah Rp 4,7 triliun. Negara tanggung setengah Rp 4,7 triliun, parpol 50 persen, negara 50 persen," beber Pahala.

Meski demikian, Pahala menyebut pembagian itu tidak sekaligus langsung dilakukan 50 persen ditanggung oleh negara. Diperhitungkan waktu 10 tahun untuk mencapai angka 50 persen itu.

"Tapi negara yang 50 persen ini tidak sekaligus. Kita perhitungkan itu dalam 10 tahun mulai dari lima persen sampai naik ke 50 persen, tergantung kinerja partai," imbuhnya. (rmol)

loading...
Editor:wawan k
Sumber:rmol.co
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww