Marak Serangan Gajah di Pedalaman Aceh, Salah Siapa?

Marak Serangan Gajah di Pedalaman Aceh, Salah Siapa?
Ilustrasi
Minggu, 09 Oktober 2016 15:19 WIB
Penulis: Ilyas Ismail

IDI - “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Al-Rum: 41). Firman Allah swt tersebut sangat jelas menggambarkan kerusakan lingkungan saat ini.

Rusaknya lingkungan, mengakibatkan terganggunya habitat yang ada di dalamnya. Seperti kasus yang sering melanda daerah pedalaman Aceh. Gampong-gampong di sana banyak yang hancur karena serangan kawanan Gajah.

Konflik gajah dengan manusia di pedalaman Aceh sudah berlangsung cukup lama. Masyarakat petani dan pekebun, menganggap binatang berbadan besar tersebut merupakan hama yang harus dibasmi. Padahal, banyaknya kebun-kebun warga yang hancur tersebut, disebabkan terancamnya kelangsungan hidup kawanan Gajah.

Bentrokan ini akan terus terjadi, jika manusia tetap mengusik habitat Gajah. Untuk itu, diperlukan peran besar Pemerintah Aceh dalam menangani konflik antara manusia dengan gajah tersebut.

Pemerintah harus cepat tanggap agar tidak jatuh lagi korban jiwa dari kedua belah pihak. Lihatlah, berapa ekor gajah sudah mati dalam beberapa tahun belakangan ini dan berapa miliar kerugian manusia akibat amukan gajah-gajah tersebut.

Seperti kita ketahui, gajah merupakan binatang yang dilindungi undang-undang. Namun, pembantaian terhadap binatang tersebut masih terus terjadi. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mampu mengakhiri konflik antara satwa ini dengan manusia Aceh? Mampukah Pemerintah Aceh atau BKSDA membuat penyelesaian agar konflik ini berakhir damai?

Ataukah semua pihak harus kembali kepada apa yang telah digariskan Allah SWT dalam QS. Al-Rum: 41, untuk sama-sama menjaga habitat masing-masing dengan memberi ruang gerak kepada makhluk hidup lainnya. Misalnya,  jangan berkebun di habitat mereka, tidak membakar hutan, dan tidak memburu satwa yang terancam punah.

Ini merupakan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah daerah dalam memberi izin prinsip Hak Guna Usaha (HGU) hutan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan tanpa memikirkan ruang bagi habitat makhluk lainya.

Maukah kita, Po Merah – biasa masyarakat Aceh menyebutnya - mengamuk hingga ke kota-kota dan membuat kerusakan di jalan-jalan? Di sini penulis ingin mengajak pemerintah dan masyarakat untuk tidak bosan mencintai alam dan melestarikannya. Sehingga keberadaan gajah-gajah tersebut tetap bisa dilihat anak cucu kita.

Editor:TAM
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww